Network
PR TASIKMALAYA- Tepat kemarin, gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat terselenggara pada Jumat, 5 Maret 2021 sudah seminggu.
Kini gelombang penolakan terhadap pelaksanaan KLB yang menghasilkan nama Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu pun terus mengalir.
Sebagaimana diketahui, KLB yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, diinisiasi oleh sejumlah kader dan mantan kader Demokrat.
Baca Juga: Dihapus dari Daftar Limbah Berbahaya, Rocky Gerung Sarankan Jokowi Hirup Ampas Batu Bara
KLB itu bertujuan agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur dari Demokrat, dan terpilihlah Moeldoko sebagai penggantinya.
Sejumlah kader Demokrat versi KLB pun disebut-sebut telah menyerahkan sejumlah berkas hasil KLB tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta pengesahan hasil KLB tersebut.
Menanggapi kubu Demokrat Moeldoko yang memaksa ingin mengesahkan hasil KLB, kubu Demokrat pendukung AHY pun beraksi menentang.
Baca Juga: Sentil Bambang Widjojanto, Muannas Alaidid: Lebay Bener, Dualisme PKB Era SBY Dianggap Apa?
Seperti diketahui, seusai gelaran KLB, AHY langsung menyurati Menko Polhukam, Kalpolri, dan Menkumham guna meminta perlindungan hukum.
Kini, penolakan hasil KLB juga diutarakan oleh Ketua Dewan Pembina Komite Nasional Partai Demokrat (KNPD), salah satu Organisasi Sayap (Orsap) Partai Demokrat, Ardy Mbalembout.
