Network
PR TASIKMALAYA – Anggota Komisi II DPR RI Cornelis mengimbau untuk selalu waspada terhadap politik uang terselubung, terlebih gelaran Pilkada Serentak 2020 semakin dekat.
"Praktik politik uang itu bsa dikemas melalui bantuan, bahkan modusnya membentuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS) yang melebihi dari jumlah ketentuan berlaku, kemudian mereka diberikan imbalan uang," ungkap Cornelis.
Perlu adanya komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang bebas dari politik uang dari semua pihak. Maka dari itu, jangan sampai terjadi dan jangan sampai ada kesan pembiaran.
Baca Juga: Aksi Dudung Dinilai Tak Mewakili Pendapat TNI, Ridwan Saidi: Bisa Jadi Ada Sosok Powerfull
"Pengawas pemilu jangan ragu menindak," kata mantan Gubernur Kalbar itu.
Ia menegaskan, dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu, masyarakat ditekankan untuk melakukan haknya yakni hak mengawal, mengawasi dan menyukseskan Pilkada.
Apabila ditemukan adanya praktik politik uang, maka segera untuk melapor sehingga nantinya akan segera ditindak lanjuti.
Sebagia bagian dari anggota Komisi II DPR RI, Ia menyebutkan akan terus melakukan pemantauan, pengawalan, dan pengawasan pelaksaan Pilkada di seluruh Indonesia, tak terkecuali Kalimantan Barat.
Baca Juga: Praktik Politik Uang Biasa Terjadi saat Pilkada, DPR: Jangan Coba-Coba untuk Melakukan Kecurangan!
