Network
PR TASIKMALAYA – Penghargaan kepada Pemerintah Kota Batam Kepuluan Riau diserahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM.
Perdikat yang diberikan dalam penghargaan itu adalah sebagai kota terbaik dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
"Alhamdulillah, ini prestasi yang sangat membanggakan. Semua ini kami dedikasikan untuk masyarakat kota Batam dan ini pula untuk pelayanan nyata Pemerintah Kota Batam kepada semua lapisan masyarakat," ucap Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamud.
Baca Juga: Targetkan 77,5 Persen Pemilih di Pilkada Serentak 2020, Tito Karnavian Sudah Siapkan Strategi
Selan kota terbaik, Sekretariat Kota Batam juga memperoleh predikat terbaik kedua.
Lebih lanjut, Jefridin mengatakan jika Batam telah menerapkan JDIH seluruhnya, dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.
Pengintegrasian itu merupakan upaya untuk menyediakan sarana pembangunan di bidang hukum dan meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum.
"Kemudian juga memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum," kata Dia.
Baca Juga: Gagal Tayang Tahun ini, 'School 2021' yang Dibintangi Kim Yo Han Pastikan akan Tayang Tahun Depan
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Batam, Azril Apriansyah mengatakan jika pegelolaan laman JDIH Batam merupakan hasil rancangan dan koordinasi Bagian Hukum Setdako dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
Masyarakat dapat menelusuri berbagai produk hukum di laman https://jdih.batam.go.id/.
Sebagai informasi, JDIH dibuat berdasarkan Perpres 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
Lebih lanjut, JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan.
Baca Juga: Ingin Ciptakan Moda Transportasi Ramah Lingkungan, DAMRI Buktikan Keseriusan Kelola Bus Listrik
Di mana JDIH berangggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.
"Apresiasi ini akan memicu semangat agar ke depan pengelolaan JDIH ini lebih baik lagi. Sebelumnya, Kominfo juga berkolaborasi mengintegrasikan JDIH Sekretaris DPRD Batam," ungkap Azril.
Sebagai anggota JDIH Nasional, lanjut Azril, Batam mempunyai kewajiban mengelola JDIH sebagai data informasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan.
"Semua sudah kita integrasikan berdasarkan pedoman atau format dari JDIH Nasional," ucapnya.***
