PR TASIKMALAYA - Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia.
Pasalnya, belakangan ini terungkap kasus dugaan adanya transaksi mencurigakan sebesar Rp300 Triliun di lingkungan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.
Selain itu, PPATK juga sebelumnya sudah banyak mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Mulai dari dana ACT hingga kasus pencucian uang kasus narkotika.
Tentunya, masyarakat Indonesia penasaran dengan tugas dan fungsi dari PPATK. Melansir laman resmi ppid.ppatk, simak penjelasan mengenai tugas dan fungsi dari lembaga tersebut.
Baca Juga: Cek Jalur Mudik Gratis PLN 2023, Pendaftaran Tahap 1 Telah Dibuka
Tugas dan Fungsi PPATK
Secara tugas, PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Ada empat fungsi yang dijalankan lembaga ini untuk melaksanakan tugasnya.
Pertama adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kedua adalah pengelolaan data dan infomrasi yang diperoleh PPATK, ketiga adalah pengawasan kepada kepatuhan pihak pelapor dan keempat adalah analisis dan pemeriksanaan laporan dan informasi trasaksi keuangan.
PPATK juga berwenang untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi dari instansi pemerintah hingga lembaga swasta. Selain itu, pihaknya juga menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
Berikutnya, PPATK juga berwenang dalam mengoordinasikan pencegahan terhadap tindakan pencucian uang dengan instansi terkait hingga menyelenggarakan sosialisaso pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Dilihat tahun pendiriannya, PPATK berdiri sejah tahun 2022. Meskipun terbilang baru,lembaga independen ini cukup memiliki bnayak pengaruh di Indonesia.
Pendirian PPATK didirikan dengan tujuan dan sebagai upaya Indonesia ikut serta dengan negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan pencucian uang.
PPATK disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Nomor15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang itu menjadi dasar dibentuknya PPATK.
Sejauh ini, permasalahan korupsi berhasil diungkap berkat laporan PPATK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK biasanya akan menggunakan laporan dari PPATK untuk mengungkap kasus korupsi.
PPATK tentunya memiliki kewenangan dan salah satunya adalah mewakili pemerintah Indonesia dalam orgaisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.***