PR TASIKMALAYA- Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan tanggapan terkait rencana kubu KLB yang akan melakukan gugatan perihal anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
AHY dalam keterangannya menuturkan bahwa pihaknya tidak akan gentar dan menegaskan kesiapannya, jika gugatan kubu Demokrat versi KLB ke PTUN tersebut benar dilakukan.
Seperti diketahui, setelah pemerintah menolak pengesahan hasil KLB Demokrat yang bertujuan untuk mengkudeta kepemimpinan AHY tersebut, sejumlah kader kubu KLB berecana akan menggugatnya ke PTUN.
Adapun alasan pemerintah yang kemudian menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang tersebut dikarekan adanya sejumlah berkas penting yang tidak terpenuhi dari KLB tersebut.
Dengan ditolaknya hasil KLB itu, maka secara otomatis pemerintah hanya mengakui Demokrat dipimpin oleh AHY.
Menanggapi rencana kubu KLB tersebut, sebagaimana diberitakan Mantrasukabumi.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Siap Memaafkan Kubu Moeldoko, AHY: Tapi Tidak Bisa Dilupakan", AHY pun menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi.
"Kami selalu memiliki kesiapan untuk bisa menghadapi situasi apapun. Tapi saran saya pikir-pikir lagi, nanti jangan sampai justru menggali lubang yang lebih dalam lagi," kata AHY.
Sementara itu, terkait perbuatan yang telah dilakukan oleh sejumlah kader dan mantan kader Demokrat yang melakukan KLB, AHY mengaku pihaknya siap memaafkannya.
Namun bagi AHY hal tersebut tidak bisa begitu saja dilupakan. Sebab mereka telah melakukan KLB dan hal tersebut telah ditolak oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh AHY di sela temu pimpinan DPC-DPD di Kedai Hutan Cempaka Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada Senin, 5 April 2021.
"Prinsip kami sederhana, memaafkan tapi tidak bisa begitu saja dilupakan. Forgive, but not forget," ujar AHY sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Selasa, 6 April 2021.
Sebab hal ini, Pemerintah telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang yang mengusung Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko yang juga seorang mantan panglima TNI yang dinobatkan sebagai ketua umum yang baru.
Baca Juga: Soal Putusan Sidang Habib Rizieq, Ferdinand Hutahaean: Dugaanku JPU Akan Tuntut 7 Tahun
Menurut AHY yang adalah seorang purnawirawan mayor TNI AD dari Korps Infanteri, sikap itu bentuk empati terhadap perasaan kader partai se-Tanah Air marah, sedih dan kecewa selama dua bulan terakhir ini.
"Tentu mereka punya hak untuk marah, mereka punya hak untuk tidak begitu saja menerima, setelah selesai seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka tentu punya hak untuk bersikap seperti itu," ucap dia.
Namun, AHY mengingatkan semua sebagai sesama manusia harus membuka pintu maaf, tapi juga ada tata cara jika orang per orang ada yang menyesali perbuatannya, lalu kembali dan tak melakukan hal serupa.
Baca Juga: Atta dan Aurel Malam Pertama di Kamar Raja Salman, Ada Hadiah dari Iriana Jokowi
"Dilihat sikap dan perilakunya. apakah ada perubahan? Ini tidak serta-merta hitam putih, tapi proses dan biasa di organisasi.
"Namanya pembinaan organisasi, berarti pembinaan manusia, yang tidak bisa sama rasa sama rata. Harus dicek satu-satu karena beda-beda setiap orang," katanya.
"Saya mencegah jangan sampai kemudian kita tidak bisa memaafkan mereka semua," tutur putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Baca Juga: Seorang Kakek Tega Perkosa Cucunya Hingga Tewas, Sempat Kabur dan Ancam Sang Istri
Kepada siapapun yang akan bergabung dan menyampaikan penyesalan, kata AHY, itu semua adalah hak karena pihaknya tidak pernah mencari masalah sejak awal.***(Mohammad Dzikri Mudzakir M/Mantrasukabumi.Pikiran-Rakyat.com)