Network
PR TASIKMALAYA - Para Menteri Luar Negeri Armenia dan Azerbaijan tiba di Jenewa untuk melakukan pembicaraan pada hari Jumat, 30 Okotber 2020
Pertemuan tersebut digelar untuk menyelesaikan konflik di Nagorno-Karabakh dimana ratusan orang tewas dalam kurun waktu satu bulan pertempuran.
Diketahui, para menteri akan bertemu dengan utusan dari Prancis, Rusia dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah 48 Orang Meninggal di Korea Selatan Setelah Vaksin Covid-19?
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam Reuters, ketua bersama dari OSCE Minsk Group yang ditugaskan untuk menyelesaikan konflik yang telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, kata para diplomat di kota Swiss.
Kementerian luar negeri Armenia dan Azerbaijan sama-sama memastikan bahwa menteri masing-masing telah tiba di Jenewa.
Kelompok hak asasi manusia menyerukan penghentian segera penggunaan senjata terlarang setelah mengkonfirmasi penggunaan munisi tandan oleh Armenia dalam serangan di kota Barda Azeri.
Pertempuran terparah di Kaukasus Selatan selama lebih dari 25 tahun telah menimbulkan kekhawatiran akan perang yang lebih luas yang dapat menyedot Rusia dan Turki, sekutu Azerbaijan.
Hal ini juga mengancam jaringan pipa yang membawa minyak dan gas dari Azerbaijan ke pasar dunia.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis bahwa Turki, yang telah menuntut peran yang lebih besar, harus berada di antara negara-negara yang terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran.
Baca Juga: Diduga Gabung ISIS, Indonesia Dikabarkan Bakal Deportasi 3 Orang Uighur ke Tiongkok
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, berbicara kepada wartawan pada hari Jumat, 30 Oktober 2020 mengatakan pasukan penjaga perdamaian akan memasuki zona konflik hanya dengan persetujuan dari Armenia dan Azerbaijan.
Untuk diketahui, Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, tetapi dihuni dan dikendalikan oleh etnis Armenia.
Sekitar 30.000 orang tewas dalam perang 1991-94 di wilayah tersebut.
Armenia, seperti Azerbaijan, menganggap wilayah itu sebagai bagian dari tanah air bersejarahnya dan mengatakan penduduk di sana membutuhkan perlindungannya.
Azerbaijan menolak solusi apa pun yang akan membuat orang Armenia mengendalikan daerah kantong itu.
Tiga gencatan senjata gagal menghentikan pertempuran terbaru, yang terakhir ditengahi di Washington Minggu lalu oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Baca Juga: Vaksinasi Masih Dalam Tahap Persiapan, Keberhasilan Dinilai Berada di Tangan Masyarakat
Mengonfirmasi keikutsertaannya dalam pembicaraan, misi AS di Jenewa mengatakan Amerika Serikat terus menyerukan kepada Armenia dan Azerbaijan untuk berhenti menargetkan wilayah sipil dan untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati untuk gencatan senjata.
Pertempuran sporadis berlanjut pada hari Jumat. Kementerian pertahanan Azerbaijan mengatakan posisi dan permukiman militer di wilayah Aghdere, Khojavend dan Gubadli diserang semalam.
Kementerian pertahanan Nagorno-Karabakh yang dikendalikan etnis Armenia mengatakan telah menggagalkan serangan Azeri dan bahwa penembakan di daerah pemukiman di kota-kota di daerah kantong telah dilanjutkan.
Kelompok hak asasi Amnesty International dan Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan mereka telah secara independen mengkonfirmasi penggunaan munisi tandan oleh pasukan Armenia dalam serangan di Barda pada hari Rabu. Azerbaijan mengatakan 21 orang tewas.
Baca Juga: Tiga Menteri Dipertahankan, Relawan Jokowi Minta Presiden Reshuffle Kabinet
Kedua kelompok tersebut menyerukan penghentian segera penggunaan senjata terlarang.
Sebuah laporan terpisah oleh Human Rights Watch pada 23 Oktober menemukan bahwa Azerbaijan telah menggunakan ‘Bom Tandan’ (suatu jenis senjata yang didesain untuk menyelimuti suatu kawasan dengan suatu kekuatan ledakan) setidaknya dalam empat insiden terpisah. ***
