Network
PR TASIKMALAYA - Pada hari Jumat, Perdana Menteri Georgia, Irakli Kobakhidze merespon kritikan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait perancangan undang-undang "agen asing".
Irakli Kobakhidze menyebut bahwa para pengkritik rancangan undang-undang tersebut tidak mau untuk berdiskusi langsung, dalam sebuah diskusi yang berarti.
Parlemen Georgia yang sedang dalam proses perancangan undang-undang tersebut, mewajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai agen pengaruh asing bagi organisasi yang menerima lebih dari 20 persen dana dari luar negeri.
Persyaratan itu sepertinya ditolak oleh para otoriter yang terinspirasi oleh Kremlin. Ribuan pengunjuk rasa di Georgia pun kembali turun ke jalan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 waktu setempat untuk menolak hal tersebut, sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters.
Baca Juga: 3 Jenis dan Olahan Buah yang Sebaiknya Dihindari Bagi Penderita Diabetes
Mereka bergegas pergi ke markas besar Partai Impian Georgia, kemudian setelahnya mereka menghadiri kebaktian Jumat Agung sebelum hari Minggu Paskah Ortodoks.
Undang-undang itu membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat mendesak Tbilisi untuk membatalkan undang-undang tersebut.
Karena hal ini akan berisiko merusak kesempatan keanggotaan Uni Eropa, begitupun dengan masa depan Euro-Atlantik yang jangkauan nya lebih luas.
Dengan negara berpenduduk 3,7 juta jiwa yang telah melewati banyak perang dan revolusi sejak kejatuhan Uni Soviet, kebuntuan ini dipandang sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas. Hal ini juga yang dapat menentukan apakah Georgia, kembali dibawah pengaruh Moskow atau justru lebih dekat ke Eropa.
