Network
PR TASIKMALAYA – Junta Myanmar menyebut laporan hak asasi terbaru PBB tentang negara yang dilanda konflik itu sebagai hasutan untuk melakukan kekerasan.
Junta militer Myanmar juga menuduh PBB telah ikut campur dalam urusan internalnya.
Hingga saat ini Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.
Baca Juga: Astrologi: 3 Zodiak Ini Akan Alami Minggu Hebat Pada 25-31 Oktober 2021
Pada Jumat, 22 Oktober 2021 lalu, PBB mengatakan pihaknya mengkhawatirkan 'bencana' hak asasi manusia yang lebih besar di Myanmar.
Hal itu diutarakan di tengah laporan bahwa puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah konflik di utara dan barat laut.
Pelapor Khusus Myanmar, Tom Andrews, memperingatkan Majelis Umum PBB bahwa taktik tersebut sangat mengingatkan pada taktik yang dikerahkan sebelum penumpasan berdarah terhadap minoritas Rohingya pada 2016-2017.
Baca Juga: Tuntut Pembebasan Pemimpin Masyarakat Sipil, Duta Besar dari 10 Negara Ini Diusir Presiden Turki
Junta mengecam laporan itu dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.
