PR TASIKMALAYA- Tiongkok menyampaikan tuduhan pada pemerintah Amerika Serikat yang diduga berusaha mengguncang Tibet pada Kamis, 15 oktober 2020, setelah pemerintahan Trump menunjuk seorang pejabat senior hak asasi manusia sebagai koordinator khusus untuk masalah-masalah Tibet.
Pada hari Rabu, 14 Oktober 2020 Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa Robert Destro, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan, akan mengambil posisi tambahan, yang telah kosong sejak dimulainya masa jabatan Presiden Donald Trump pada tahun 2017.
Tiongkok secara konsisten menolak untuk berurusan dengan koordinator AS dan melihatnya sebagai upaya campur tangan dalam urusan internalnya.
Baca Juga: Industri Manufaktur Alami Kenaikan, Menperin Klaim Akselerasi PEN Berjalan dengan Baik
“Urusan Tibet adalah urusan dalam negeri Tiongkok yang tidak memungkinkan adanya campur tangan asing," kata juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, Zhao Lijian dikutip Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dalam Reuters.
“Pembentukan apa yang disebut koordinator untuk masalah-masalah Tibet sepenuhnya di luar manipulasi politik untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok dan mengguncang Tibet. Tiongkok dengan tegas menentang itu," tambahnya.
Penunjukan itu dilakukan pada saat hubungan AS - Tiongkok memburuk selama beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, Taiwan, hak asasi manusia, Laut Tiongkok Selatan, dan Covid-19.
Pompeo mengatakan, Destro akan memimpon AS untuk mempromosikan dialog antar Tiongkok dan Dalai Lama.
Baca Juga: Pelaku Bom Filipina Diduga Seorang WNI, Kemenlu Minta Akses Bertemu RFR
“Destro akan memimpin upaya AS untuk mempromosikan dialog antara Republik Rakyat Tiongkok dan Dalai Lama atau perwakilannya; melindungi identitas agama, budaya, dan bahasa orang Tibet yang unik; dan mendesak agar hak asasi mereka dihormati," ungakpnya.
Tiongkok menguasai Tibet pada tahun 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai "pembebasan damai" yang membantu wilayah Himalaya yang terpencil membuang masa lalu "feodalis".
"Orang-orang dari semua kelompok etnis di Tibet adalah bagian dari keluarga besar bangsa Tiongkok, dan sejak pembebasan damai, Tibet telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang makmur," kata Zhao.
Baca Juga: Ada Stigma Negatif Terhadap Pasien Covid-19, Ketua MPR RI: Dapat Perpanjang Proses Penyembuhan
Setiap orang di Tibet menikmati kebebasan beragama dan hak-hak mereka dihormati sepenuhnya, tambahnya.
Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan aturan Beijing sama dengan "genosida budaya".
Pada Juli, Pompeo mengatakan Amerika Serikat akan membatasi visa untuk beberapa pejabat Tiongkok yang terlibat dalam memblokir akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam "pelanggaran hak asasi manusia," menambahkan bahwa Washington mendukung "otonomi yang berarti" untuk Tibet.
Baca Juga: Sukseskan Program Padat Karya, Pemkab Garut Rehabilitasi Lahan Pertanian Rusak Akibat Banjir
Meski begitu, Trump - tidak seperti pendahulunya Barack Obama - belum pernah bertemu Dalai Lama selama masa kepresidenannya. ***