Network
PR TASIKMALAYA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengamati sisa waktu pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2020 yang akan tiba dalam satu bulan mendatang.
Dikutip dari laman Antara oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com, Presiden Jokowi mendesak pengadaan barang dan jasa segera dilaksanakan sebagaimana agenda APBN dan APBD yang ada.
"Pengadaan barang dan jasa yang praktis tinggal sampai tanggal 22 Desember, praktis tinggal sebulan ini, betul-betul kita belanjakan sesuai dengan rencana, baik dari APBD maupun APBN yang ada," ujar Presiden Jokowi secara virtual dari Istana Bogor dalam Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tahun 2020 pada hari Rabu, 18 November 2020.
Baca Juga: Update Virus Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya 18 November 2020, Total Kasus Positif 317 Orang
Presiden menegaskan bahwa belanja pemerintah dapat mendorong perkembangan ekonomi.
Akan tetapi, menurut keterangan Roni Dwi Susanto, Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan proses konstruksi masih ada sampai sekarang.
"Ini konstruksi loh ya. Masih dalam proses itu 40 triliun. Lha, terus ngerjainnya kapan, pengerjaannya kapan, tinggal sebulan. Ingat tanggal 22 kita tutup, masuk ke libur panjang akhir tahun," terang Presiden Jokowi.
Baca Juga: Anies Dipanggil Terkait Kasus Kerumunan Massa, Polda: Bukan Kriminalisasi Jangan Berlebihan
Presiden menandaskan, sekarang sudah waktunya untuk melaksanakan transformasi yang fundamental pada sistem pengadaan barang dan jasa.
Transformasi tersebut harus mempunyai, tidak saja sistem pengadaan barang dan jasa yang sigap, transparan, dan akuntabel, tetapi juga kemampuan untuk menumbuhkan value for money dengan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, imbuh Presiden, LKPP mesti berani untuk menciptakan berbagai inovasi.
"Terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern, bangun sistem pengadaan yang real time melakukan transformasi ke arah 100 persen e-procurement, manfaatkan teknologi untuk peningkatan kapasitas pengolahan data pengadaan, agar lebih cepat," terang Presiden Jokowi.
Baca Juga: Tagar #AniesForPresidenRI2024 Trending, FPI: Kemarin Dapat Panggilan, Hari ini Dapat Penghargaan
Dia menggarisbawahi big data, cognitive analytics, computing artificial intelligence, block chain, machine learning, serta teknologi terbaru yang harus secepatnya dimanfaatkan, untuk mendukung dalam pengawasan langsung nilai manifestasi transaksi yang dijalankan oleh semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Sehingga dengan berpijak pada data-data tersebut para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah-langkah percepatan," kata Presiden Jokowi.
Terlebih, ujar Presiden, dalam situasi pandemi, penyegeraan pengadaan sagatlah penting. Tanda peringatan pun harus segera diberikan sebab banyaknya kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah yang kinerjanya masih dilakukan dengan cara lama.
Baca Juga: Twitter Kembali Luncurkan Dua Fitur Baru, Salah Satunya Fitur Audio Langsung
"Bahkan dalam situasi krisis seperti ini, dalam kondisi yang darurat seperti masih bekerja dengan channel yang ordinary, biasa-biasa saja, normal-normal saja, belum ganti channel yang extraordinary, mengubah SOP-nya dari normal ke shortcut yang penuh dengan terobosan, akibatnya realisasi belanja yg sudah dianggarkan terlambat," pungkas Presiden Jokowi.***
