Network
PR TASIKMALAYA - Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam Nomor 11 Tahun 2020, Senin, 2 November 2020.
Dilihat dari draf yang ada, UU Cipta Kerja ini menghapus hak pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja (PHK), jika merasa dirugikan oleh perusahaan.
Ketentuan tersebut, sebelumnya diatur dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Baca Juga: Jaringan Pengedar Narkoba di Lapas Mataram Terbongkar
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari RRI, dalam Omnibus Law Bab IV tentang Ketenagakerjaan, penghapusan ketentuan di atas, diatur dalam pasal 81 angka 58.
Pasal 169 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan melakukan hal berikut:
a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
Baca Juga: Sampaikan Pembelaan Menggunakan Bahasa Arab, Kontroversi Macron Terus Berlanjut
b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
Baca Juga: Dibuat Kecewa, Jokowi Semprot Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia
e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan;atau
f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
Ketentuan itu, juga diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156.
Baca Juga: Pilpres AS Memanas, Joe Biden: Sudah Waktunya Trump Mengemasi Tasnya dan Pulang
Namun, Pasal 169 ayat (3) menyebut jika perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang diadukan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja.
Pasal 169 tersebut, seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja melalui ketentuan di Pasal 81 angka 58.
"Pasal 169 dihapus," demikian bunyi pasal tersebut.***
