Network
PR TASIKMALAYA – ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung, dinilai gagal melaksanakan tugas profesionalnya oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menilai, ST Burhanuddin gagal menangani kasus Pinangki. Oleh karena itu, ICW menuntut Jokowi agar mencopot jabatan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung.
ICW menjelaskan, terdapat tiga poin penting terkait penanganan kasus Pinangki.
Baca Juga: Blokir Berita yang Memuat Joe Biden, CEO Facebook dan Twitter Dipanggil Komite Kehakiman AS
Pertama, Kejaksaan Agung mengabaikan fungsi pengawasan dari Komisi Kejaksaan (Komjak). Oleh karena itu, Komjak secara aktif mengirimkan panggilan pemeriksaan kepada Pinangki Sirna Malasari sebanyak dua kali.
“Terutama terkait penanganan perkara buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra, yang juga menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari,” jelas Kurnia Ramadhana selaku Peneliti ICW.
Selanjutnya, Kejaksaan Agung dinilai ICW melindungi Pinangki.
“Kedua, Kejaksaan Agung terkesan ingin melindungi Pinangki Sirna Malasari,” pungkasnya.
Baca Juga: Ma'ruf Amin: Indonesia Punya Potensi Jadi Produsen Makanan Halal Terbesar di Dunia
Kurnia menambahkan, terdapat dua upaya Kejaksaan Agung dalam melindungi Pinangki.
Pertama, penerbitan dan pencabutan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat.
Kedua, wacana pemberian bantuan hukum dan institusi Kejaksaan kepada Pinangki.
Selanjutnya, Kejaksaan Agung diduga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan tahapan penangkapan perkara.
Baca Juga: Achmad Yurianto Alami Mutasi Mendadak, Menkes: itu untuk Organisasi, Bukan Kepentingan Tertentu
Kurnia menambahkan, Kejaksaan Agung terbukti melakukan tindakan maladministrasi yang merupakan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus Joko S Tjandra.
Menanggapi hal tersebut, Hari Setiyono selaku Kepala Pusat Penerangan HUkum Kejaksaan Agung menilai, bahwa kewenangan pejabat merupakan kewenangan penuh presiden.
“Maaf, itu kewenangan presiden,” tegas Hari.**
