Network
Riuh pesta para oligarki disana mengalahkan nyanyian pilu para buruh dan kelas sosial rentan lain yg bertahun-tahun dilanggar hak dasarnya.
5. Pasal 96 UU No 12/2011 sebagaiman telah diubah dengan UU No 15/2019"... setiap RUU HARUS dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
Baca Juga: Warga Masih Ragu Soal Kehalalannya, MUI Dorong Pemerintah Terbuka Ungkap Kandungan Vaksin Covid-19
6. Secara matril lebih parah lagi. Paradigma RUU yang sangat "inventasi sentris" mengorbankan isu antikorupsi, lingkugan hidup dan HAM. Padahal ktiga isu ini harus menjadi filosofi pembentukan setiap RUU.
7. Diskursus investasi&penyediaan lapangan kerja dalam RUU Cilaka ini juga menyesatkan, terkesan memberi kemudahan kepada pemodal, tapi abai dengan hak-hak kelas sosial rentan, salah satunya pekerja.
8. Padahal tanpa kelas pekerja, mesin-mesin produksi akan lumpuh, kantong uang kelas borjuis akan kosong melompong, dan devisa negara akan macet. Imbasnya, kemiskinan meningkat.
Baca Juga: Mengenal Soal Catfishing, Bentuk Penipuan Identitas Seseorang secara Online di Media Sosial
9. Ini berpotensi menjadi korupsi legislasi yang memberi efek domino pada kebijakan turunannya yang juga sarat KKN. Jangan-jangan “korupsi adalah oli pembangunan” menjadi ideologi investasi dalam RUU Cilaka.
10. RUU ini hanya mnguntungkan oligarki dan kapitalisme kroni melalui penguasaan SDA secara membabi buta, yang ironisnya dibungkus dengan kuasa legislasi seolah-olah sah.
Dari beberapa poin yang diuraikan Abraham Samad dalam cuitan tersebut, diketahui bahwa ia menyampaikan kritik dari segala sisi dan sudut pandang.
Baca Juga: Setelah Alami Kecelakaan di Tol Cipali, Putra Sulung dari Amien Rais Mendapat Perawatan Intensif
Ia menyoroti beberapa hal terkait prosedur penyusunan hingga potensi dampak yang dihasilkan jika UU ini secara resmi diberlakukan.
Diketahui hingga saat ini, perbincangan tentang UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI beberapa saat lalu masih menuai kontroversi dan menjadi polemik di kalangan masyarakat.
Beberapa pandangan dan persepsi para ahli serta para pejabat pemerintahan hingga saat ini masih menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Debat Soal Ucapannya yang Sebut Anies ‘Bodoh’, Ferdinand 'Perang' dengan Musni Umar di Twitter
Tidak sedikit pendapat dan pandangan yang disebarluaskan terbagi menjadi dua kubu yang saling bertolak belakang antara pihak yang mendukung dan pihakyang bersikeras dalam pendirian untuk menolak dengan tegas.
Mengapa RUU Cilaka (OL) harus ditolak? Karena scra formil-matril, cacat! *ABAM* #LegislasiTanpaLegitimasi— Abraham Samad (@AbrSamad) October 18, 2020
***
