Network
“Sekarang, kalau ada proyek pembangunan sedang berjalan, terus tiba-tiba ada pejabat atau birokrat ketangkap, kan proyeknya berhenti. Padahal, nilai investasinya besar. Proyek itu berhenti Cuma gara-gara segelintir orang korupsi,” jelasnya.
Romli mengingatkan, pemusatan perizinan harus tetap diawasi dengan ketat. Jangan sampai perizinan menjadi wadah basah di pemerintah pusat. Oleh karena itu, KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman harus mencegah hal tersebut terjadi.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Pemerintah ‘Rezim Tangan Besi’, Netizen: Sama Saja Gigit Prabowo Subianto
“Ini di pusatnya harus bener, jangan sampai kena korupsi lagi. Ini peran KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman. Ombudsman harus bisa memberikan masukan ke Presiden Jokowi soal penerapan aturan ini,” ujarnya.***
