Network
PR TASIKMALAYA – Profesor Romli Atmasasmita selaku pakar hukum Universitas Padjadjaran menilai, Omnibus Law UU Cipta Kerja justru mencegah potensi korupsi di dalam birokrasi.
Berdasarkan upaya Undang Undang Cipta Kerja, memangkas perizinan investasi dan itu dinilai meringankan pengusaha dengan adanya birokrasi yang harus dilalui ketika akan membuka usaha.
Selain itu, setiap melakukan perizinan usaha cenderung adanya celah tindakan korupsi.
Baca Juga: Nadiem Makarim Imbau Mahasiswa Agar Tak Demo Tolak UU Ciptaker, Salim: Seharusnya Beri Apresiasi
“Kalau birokrasi penuh suap ini tidak dibasmi, investasi apa pun tidak akan mau. Presiden Jokowi ke luar negeri buat cari investor juga bakalan percuma, karena meja birokrasi yang panjang rentan maladministrasi, korupsi, dan suap,” ujar Romli.
Romli menambahkan, dalam UU Cipta Kerja justru prosedur panjang telah disederhanakan sehingga kemungkinan kecil bagi pejabat maupun birokrasi nakal akan sulit dilakukan.
Bahkan, penolakan terjadi karena sejumlah pihak gusar dan akhirnya menolak UU Cipta Kerja. Faktanya, banyak pembangunan terkendala karena ulah oknum yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Trump Sebut Korea Utara Bukan Lagi Ancaman, Kim Jong Un Justru Pamer Rudal Terbesar Antarbenua
Selain itu, Romli menduga latar belakang tersebut yang menjadi alasan proses perizinan dipangkas dan dipercepat.
“Sekarang, kalau ada proyek pembangunan sedang berjalan, terus tiba-tiba ada pejabat atau birokrat ketangkap, kan proyeknya berhenti. Padahal, nilai investasinya besar. Proyek itu berhenti Cuma gara-gara segelintir orang korupsi,” jelasnya.
Romli mengingatkan, pemusatan perizinan harus tetap diawasi dengan ketat. Jangan sampai perizinan menjadi wadah basah di pemerintah pusat. Oleh karena itu, KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman harus mencegah hal tersebut terjadi.
Baca Juga: Fadli Zon Sebut Pemerintah ‘Rezim Tangan Besi’, Netizen: Sama Saja Gigit Prabowo Subianto
“Ini di pusatnya harus bener, jangan sampai kena korupsi lagi. Ini peran KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman. Ombudsman harus bisa memberikan masukan ke Presiden Jokowi soal penerapan aturan ini,” ujarnya.***
