Network
PR TASIKMALAYA - Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran Rp. 12,32 triliun untuk menjalankan Program Padat Karya Tunai (PKT).
Program PKT tersebut menyasar 34 provinsi di Indonesia guna menanggulangi imbas sosial dan ekonomi yang diakibatkan Pandemi Covid-19.
PUPR mewakilkan pelaksanaan salah satu programnya, yaitu KOTAKU, kepada Ditjen Cipta Karya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat.
Baca Juga: Update Harga Emas Antam Rabu, 16 September 2020: Turun Rp 7.000 per Gram
Program KOTAKU ini dimaksudkan untuk memperbaiki permukiman kumuh di wilayah perkotaan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah sebuah bentuk kerja sama antara Kementerian PUPR dan Pemda.
Tujuan dari kerja sama ini adalah menggerakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama infrastruktur berskala kecil yang tidak memerlukan teknologi, mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pengawasannya.
Baca Juga: Indonesia dan UNICEF Tandatangani MoU Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok.
"Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” kata Basuki.
Di Tahun Anggaran 2020 ini, Program KOTAKU dijalankan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan dana sebesar Rp 429,5 miliar yang bisa menampung 12.979 tenaga kerja.
Baca Juga: Lahan Masih Bersengketa, Sirkuit Mandalika Lombok Siap Gelar MotoGP 2021
Hingga 13 September 2020, perkembangan penyerapan program KOTAKU memperoleh Rp 305 miliar atau 71,4 % dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 98,91%.
Program Kotaku menargetkan 5 Kelurahan di 3 Kabupaten, diantaranya Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja.
Kelurahan Ela - Ela Kabupaten Bulukumba, Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru, dan Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Baca Juga: Disebut Ragukan Penggunaan Masker, Donald Trump Klaim agar Masyarakat Tak Panik
Pengerjaan di Kelurahan Tondon Mamullu Kabupaten Tana Toraja, melingkupi jalan beton sepanjang 120 meter dan drainase 40 meter. Anggaran bersumber dari BPM sebesar Rp. 88 juta dan swadaya Rp. 11 juta dengan tenaga kerja 10 orang.
Kelurahan Bombongan Kabupaten Tana Toraja meliputi rehabilitasi jalan beton sepanjang 187,7 meter dan drainase 139,5 meter. Anggaran dari BPM sebesar Rp. 83 juta dan swadaya Rp. 8,3 juta dengan jumlah tenaga kerja 15 orang.
Sedangkan di Kelurahan Ela - Ela Kabupaten Bulukumba, kegiatan termasuk rehabilitasi drainase dengan sumber dana dari BPM sebesar Rp. 13,8 juta dan swadaya Rp. 750.000.
Baca Juga: Apresiasi Langkah Ahok Kritisi Pertamina, Pengamat Ekonomi: Maju Terus Libas!
Kelurahan Mangempang Kabupaten Barru mengerjakan drainase lingkungan dengan panjang 440 meter. Dana yang didapatkan berasal dari BPM sebesar Rp.177 juta dan dari swadaya sebesar Rp. 37,4 juta.
Kemudian Kelurahan Lalolang Kabupaten Bulukumba pengerjaannya mencakup drainase lingkungan dengan panjang 668 meter. Sumber pendanaan Rp. 316 juta berasal dari BPM dan swadaya sebesar Rp. 6,7 juta
Dengan adanya pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), pemerintah berharap untuk dapat menyampaikan bantuan langsung kepada masyarakat, baik dalam lingkup sosial maupun ekonomi serta memberi andil dalam menangani pengangguran akibat Pandemi Covid-19. ***
