Network
PR TASIKMALAYA - Jelang memasuki masa kampanye Pemilu 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menceritakan soal isu hoaks dalam pesta demokrasi lima tahunan.
Menurut Budi Arie, hoaks dengan konten isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 naik hampir 10 kali lipat dalam setahun terakhir. Ditambah dirinya sedikit memberikan detail.
"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Menkominfo Budi pada 27 Oktober 2023.
Budi menyebut peningkatan soal hoaks terkait isu Pemilu semakin signifikan dalam peningkatan, saat memasuki Juli hingga Oktober 2023.
Baca Juga: Butuh Pinjaman Modal Usaha yang Bebas Riba? KUR Syariah Pegadaian Solusi Tepat untuk UMKM
Melansir dari ANTARA, data dari Kemenkominfo edisi 27 Oktober 2023 ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru terkait dengan Pemilu.
Dengan kata lain, penyebaran hoaks terkait Pemilu memang semakin memanas. Apalagi yang berkaitan dengan pasangan calon Presiden atau partai.
Budi mengatakan jika pihaknya banyak menemukan hoaks yang tersebar melalui media sosial Facebook milik Meta Group.
Selain itu, Budi meminta kepada pihak Meta Group untuk takedown 400 lebih konten hoaks soal Pemilu.
Baca Juga: Gerhana Bulan 29 Oktober 2023, Kemenag Sampaikan Amalan yang Dapat Dilakukan
"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola.
Saat ini kami telah mengajukan take down (penurunan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Menkominfo.
Meskipun demikian, Menkominfo menyatakan jika hoaks soal Pemilu bisa ditemukan di TikTok, Youtube, SnackVideo, Twitter/X, dan Instagram.
Budi menyatakan jika konten hoaks soal Pemilu tidak hanya berfokus dengan pasangan calon saja. Tetapi bisa menyasar ke KPU ataupun penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.
"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu," kata Budi.***
