Network
PIKIRAN RAKYAT – Terkait kenaikan iuaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf menegaskan, jika Perpres 64/2020 tentang jaminan kesehatan adalah tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Agung (MA).
Dalam putusan tersebut mempersilahkan pemerintah untuk mengatur kembali besaran iuran BPJS kesehatan dan dalam menentukan besaran iuran, pemerintah melihat aspek kemampuan masyarakat.
Baca Juga: Polisi Ciduk Seorang Pria Berkebun Ganja, Ditanam dengan Lampu Ultraviolet Warna Merah
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari PRFM News, dalam Perpres 64/2020 pemerintah kembali melakukan penyesuaian iuran BPJS kesehatan.
Menurut Iqbal, penyesuaian dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami pihaknya.
"Pemerintah melihat bahwa ada hal yang tidak pernah terselesaikan dengan porgram JKN ini soal kecukupan pembiayaan," terang Iqbal, Kamis 14 Mei 2020.
Baca Juga: Ridwan Kamil Putuskan PSBB Wilayah Bodebek Diperpanjang, Begini Aturan Barunya
Pihak BPJS Kesehatan sudah beberapa kali melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan.
Dalam rapat dengan pendapat tersebut, komisi IX meminta adanya keringanan atau subsidi untuk peserta mandiri kelas III.
Atas permintaan itu, pemerintah mengabulkannya melalui Perpres 64/2020. Dalam perpres tersebut disebutkan jika besaran iuran BPJS kesehatan kelas III mandiri sama dengan peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp 42 ribu.
