Apresiasi Pernyataan Presiden Joko Widodo, ICW: Harus Jadi Teguran Bagi Menkumham

- 7 April 2020, 07:20 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas persiapan Ramadhan dan Idul Fitri melalui video conference. Dok Setkab.

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak membebaskan narapidana koruptor karena pandemik Covid-19. Menurut ICW, sudah seharusnya ini menjadi teguran bagi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

"Ini semestinya menjadi teguran keras bagi Menteri Hukum dan HAM untuk tidak lagi merencanakan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap koruptor," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya pada Senin, 06 April 2020.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Tasikmalaya, 07 April 2020: Cisayong dan Tamansari akan Diguyur Hujan

Menurut Kurnia, seharusnya Yasonna tidak memunculkan wacana untuk membebaskan narapidana koruptor. Terlebih di tengah kondisi bangsa yang saat ini sedang menghadapi pandemik Covid-19.

Bahkan berdasarkan catatan ICW, ini bukan kali pertama Yasonna mengeluarkan pernyataan yang bernada pro terhadap narapidana koruptor.

Dituturkan Kurnia, dalam rentang waktu 2015 hingga 2020 terdapat delapan pernyataan Yasonna yang mengarah pada kebijakan untuk mengurangi masa hukuman narapidana koruptor.

Baca Juga: Status KLB Virus Corona di Kota Tasikmalaya Menggugah Dermawan, Bantuan Terus Berdatangan

Inilah yang menyebabkan ICW menilai langkah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas untuk tidak membebaskan narapidana koruptor merupakan hal yang tepat.

"Pernyataan Presiden Joko Widodo layak diapresiasi,"tutur Kurnia.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan, Jokowi juga seharusnya menghentikan laju pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan.

Halaman:

Editor: Tyas Siti Gantina

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

X