Network
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo mengumumkan enam program jaring pengaman sosial sebagai upaya menekan dampak wabah Covid-19 di kalangan masyarakat.
Ini disampaikan Jokowi dalam keterangan pers secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa, 31 Maret 2020. Presiden mengatakan, akan fokus pada penyiapan bantuan pada masyarakat lapis bawah.
“Pertama, PKH jumlah penerima dari 9,2 juta jadi 10 juta keluarga penerima manfaat, besaran manfaatnya dinaikkan 25 persen, misalnya ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun.
Baca Juga: Belajar Daring Selama Wabah Corona, Berikut 7 Tips Bantu Anak untuk Penyesuaian Diri
"Komponen anak usia dini Rp 3 juta per tahun, disabilitas Rp 2,4 juta per tahun dan kebijakan ini efektif April 2020,” tutur Presiden Jokowi dalam pernyataan yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com melalui situs Kantor Berita Antara pada 01 April 2020.
Adapun program kedua, soal kartu sembako yang jumlah penerimanya akan dinaikkan menjadi 20 juta penerima manfaat.
Pun begitu, nilainya naik 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu dan akan diberikan selama sembilan bulan.
Sedangkan, program ketiga adalah kartu prakerja yang anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.
Baca Juga: Disebut Tak Suka Mandi, Orang Eropa Disalahkan Menkes Thailand Telah Menyebarkan Covid-19
“Jumlah penerima manfaat menjadi 5,6 juta orang, terutama ini untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19 dan nilai manfaatnya adalah Rp650 ribu sampai Rp 1 juta per bulan selama empat bulan ke depan,” katanya.
Selanjutnya, program keempat terkait tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020.
Sedangkan, pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen atau membayar separuh saja untuk April, Mei, dan Juni 2020.
Baca Juga: Masih Banyak yang Keliru, Simak Cara Tepat Lepaskan Masker Kata Dokter RSUP Persahabatan
Kemudian kelima, untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik.
Sedangkan keenam, keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal, seperti ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.
