Network
PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti terkait banyaknya jabatan 'hantu' di kabinet pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi.
Jabatan-jabatan 'hantu' yang digagas oleh Presiden Jokowi dinilai sangat tidak berfaedah menurut Refly Harun.
Pasalnya, Refly Harun mengatakan bahwa jabatan 'hantu' tersebut berkaitan dengan adanya oligarki di dalamnya, sehingga terkesan terlalu memaksakan.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Refly Harun pada 26 Desember 2021, Refly Harun menyoroti jabatan hantu yang dibuat oleh Presiden Jokowi.
Baca Juga: Turut 'Bangun' Gereja, Mustofa Nahrawardaya: Kurang Apa Anies Baswedan?
Refly Harun mengatakan bahwa penandatanganan Keppres terkait jabatan-jabatan wakil Menteri itu sangat tidak berfaedah.
Bahkan, Refly Harun mengeluarkan statement bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan hal ini dengan tujuan untuk menanggapi pihak yang mengeluhkan tidak mendapatkan jabatan.
"Enggak jelas ya, kenapa Presiden Jokowi memperbanyak jabatan-jabatan wakil menteri," tutur Refly Harun.
"Mungkin mau bagi-bagi jabatan di era akhir pemerintahannya. Bagi yang tidak dapat, misalnya," lanjutnya.
Baca Juga: Sepelekan Corona, Juara Dunia Kickboxing Anti-Vaksin Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Covid
Refly Harun menyesalkan tindakan yang diambil oleh Presiden Jokowi terkait jabatan-jabatan 'hantu' ini.
Menurut Refly Harun, semestinya Presiden Jokowi bisa memaksimalkan apa yang harus dilakukan terkait susunan kabinet dalam pemerintahannya saat ini.
"Tetapi ternyata selain posisi 34 itu diisi penuh untuk menteri, Presiden Jokowi juga mengisi jabatan-jabatan wakil menteri," ujar Refly Harun.
Dengan adanya keputusan tersebut, Refly Harun menganggap bahwa hal ini bisa menimbulkan kesan adanya kementerian yang tidak layak dan harus di reshuffle.
Baca Juga: Beri Bocoran Waktu Tayang The Expendables 4, Iko Uwais: Secepat-cepatnya...
Bahkan, Refly Harun juga menyebut bahwa keputusan tersebut terkesan adanya kepentingan oligarki, di dalamnya.
Lantas demikian, jabatan-jabatan 'hantu' ini terasa random dan hasilnya kurang begitu berdampak besar bagi program-program Presiden Jokowi untuk masyarakat.
"Jadi jabatan menteri dan wakil menteri itu mix-up, tidak menggambarkan sepenuhnya kebutuhan akan pemerintahan Presiden Jokowi untuk men-delivery program-program pemerintah agar dirasakan rakyat," imbuh Refly Harun.
Meski begitu, Refly Harun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu sah-sah saja menurutnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Masuk Final Piala AFF 2020, Bonus Rp500 Juta Digelontorkan dari Sosok Ini
Namun dengan catatan, keputusan tersebut tidak berdampak buruk bagi kelangsungan masyarakat.
"Pertama, anggaran negara, dan kedua, tidak merugikan kepentingan rakyat, karena rakyat yang harusnya merasakan manfaat," ujar Refly Harun.
Diakhir obrolannya, Refly Harun mengutarakan kata satire terkait adanya jabatan-jabatan 'hantu'.
"Karena barangkali menjelang akhir masa pemerintahan banyak yang mengeluh (belum mendapat jabatan)," tutur Refly Harun.
Baca Juga: Aktor Kingpin Ingin Kedepannya sang Penjahat Melawan 3 Karakter Marvel Ini
"Makannya kemudian dibuat jabatan-jabatan seperti itu," pungkas Refly Harun.***
