Network
PR TASIKMALAYA - Refly Harun bicara soal kebijakan soal pandemi Covid-19 di Indonesia.
Terkait hal ini, Refly Harun menilai bahwa kebijakan soal pandemi Covid-19 ini tidak jelas.
Refly Harun pun menanggap bahwa masalah utama di pandemi Covid-19 di Indonesia yakni soal kebijakan.
Terkait kebijakan soal pandemi Covid-19 ini disampaikan oleh Refly Harun dalam Channel YouTube pribadinya.
Baca Juga: Kapan Aquaman 2 Tayang di Bioskop? Begini Penjelasan dari Sang Sutradara
"Problem utama di pandemi kita ini, itu tentang kebijakannya," ungkapnya, dikutip dari Channel YouTube Refly Harun yang diunggah pada, 15 Desember 2021.
"Kebijakannya itu ngga jelas," lanjut Refly Harun.
Pasalnya dalam hal ini, leading sector atau yang bertanggung jawab atas pandemi Covid-19 di Indonesia juga tidak jelas.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Cinta Leo, Cancer dan Virgo 15 Desember 2021: Bersiaplah untuk Kabar Baik!
Ia menjelaskan bagaimana awal pandemi, terutama saat kondisi ini ditetapkan Jokowi sebagai Darurat Kesehatan Nasional pada, 31 Maret 2019.
Dengan kondisi ini, Refly Harun menyebut bahwa leading sector saat itu harusnya dipegang oleh Refly Harun.
Namun, pada 13 April 2019, pandemi Covid-19 kemudian ditetapkan menjadi Darurat Bencana Nasional.
"Itu leading sectornya beda lagi, BNPB," ungkap Refly Harun.
Namun Refly Harun mengherankan karena kedua lembaga itu pada prakteknya, tidak menjadi leading sector.
Justru dalam hal ini, leading sector malah dilimpahkan ke Kementerian Koordinator atas dasar Perpres.
Baca Juga: 25 Link Twibbon Hari Bela Negara, Rayakan Momentum 19 Desember 2021!
"Perpres ini mengalahkan Undang-Undang,' ungkap Ahli Tata Negara ini.
"Dari situ saja sudah kacau sebenarnya," lanjut Refly Harun.
Refly Harun pun menyebut bahwa pada akhirnya, tidak jelas siapa yang memang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan soal pandemi Covid-19 ini.***
