Network
PR TASIKMALAYA - Beberapa waktu lalu sempat viral dimana Luhut Binsar Panjaitan mengaku memiliki perusahaan yang berhubungan lab tes PCR untuk mendeteksi virus Covid-19.
Namun sayangnya banyak tuduhan-tuduhan tidak menyenangkan yang diterima oleh Luhut Binsar Panjaitan atas kepemilikan saham pada lab tes PCR tersebut.
Hal itu menggerakan Luhut Binsar Panjaitan untuk menantang siapapun yang mau melakukan audit bagi perusahaan yang telah dibuatnya untuk mendeteksi virus Covid-19 agar tak terjadi tuduhan-tuduhan kurang menyenangkan.
Mendengar keterbukaan dari Luhut Binsar Panjaitan, beberapa pihak salah satunya Ferry Juliantono menjawab tantangan tersebut
Baca Juga: 10 Makanan Ini Dapat Meningkatkan Konsentrasi, Ada Brokoli hingga Kuning Telur
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refly Harun yang dibagikan pada 29 November 2021. Ferry Juliantono mewakili auditor rakyat bergerak untuk mengaudit masalah-masalah yang terjadi di Indonesia.
"Auditor rakyat ini, kami semua sebenarnya bukan hanya akan mengaudit soal PCR. Ini tetapi juga mengaudit masalah-masalah lain yang berkaitan dengan situasi pandemi Covid-19," ujarnya.
"Bisa masalah vaksin, bisa juga masalah faktor-faktornya dan perpanjangan undang-undang Minerba dan lain sebagainya yang dirasakan oleh masyarakat ternyata itu mengandung masalah," sambungnya.
Dijelaskan oleh Ferry Juliantono bahwa rekan lainnya sudah mengadukan kasus yang berkaitan dengan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir terkait dengan perusahaan pembuat tes PCR.
Baca Juga: Daftar Hari Nasional dan Internasional Desember 2021, Mulai dari Hari AIDS Sedunia hingga Hari Natal
"Pada sing hari ini juga, teman-teman aktivis pro demokrasi sedng di Polda Metro Jaya juga mengadukan kasus yang sama soal PCR ini terhadap pak Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir, sebelumnya mempersilahkan dari Polda kesini," ujarnya.
Menurut Ferry Juliantono, sebagai pejabat negara seharusnya Luhut Binsar Panjitan dan Erick Thohir tak membentuk sebuah perusahaan.
"Tetapi berangkat dari kolusi dan nepotisme, yang kami sadari sejak awal, yang menjadi kunci darui permasalahan ini," ungkapnya.
Baca Juga: Syakir Daulay Ungkapkan Hal Mengejutkan Setelah Mencium Jenazah Muhammad Ameer Azzikra: Badannya…
"Adalah bahwa sebagai seorang pejabat seharusnya yang bersangkutan dalam arti pak Luhut dan Erick Thohir tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan PCR ini," sambungnya.
Ferry Juliantono menjelaskan bahwa seharusnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir memberikannya kepada BUMN.
"Seharusnya menyerahkan kepada BUMN-BUMN dan lain sebagainya untuk menjadi pelaksana dari pengadaan PCR dan penyediaan PCR bagi masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: 6 Idol KPop Pria dan Aktor Ini Jadikan IU Sebagai Tipe Ideal Mereka, Siapa Saja?
"Tapi yang dilakukan adalah membentuk perusahaan dan lebih parah lagi perusahaan tersebut saham-sahamnya terdapat atau kepemilikan dari oknum atau yang bersangkutan tersebut," sambungnya.
Dijelaskan oleh Ferry Juliantono bahwa hal tersebut menjadi ujung pangkal dari kolusi dan nepotisme.
"Disinilah sebenarnya ujung pangkal terdapatnya kolusi dan nepotisme, yang di dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 bahwa penyelenggara negara harus bebas dari KKN, itu tindak pidana Kolusi dan Nepotisme. Bisa dipidanakan" bebernya.
Baca Juga: Prakiraan Hujan di Wilayah Jabodetabek, Periode 30 November-5 Desember 2021
Ferry Juliantono mengaku hanya menunggu pihak dari Luhut Binsar Panjaitan untuk menyampaikan kapan waktu yang diinginkan untuk beberapa pihak tersebut bisa mengaudit perusahaanya.
"Untuk menguraikan masalah itu, proses audit ini perlu dilakukan supaya masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian dan kita juga menyampaikan kepada Luhut," ungkapnya.
"Untuk segera dalam waktu yang silahkan Pak Luhut menyampaikan kepada kami, segera bisa melakukan audit kepada perusahaan tersebut," pungkasnya.***
