Network
PR TASIKMALAYA - Pengusaha yang disebut dokter Tirta angkat bicara terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang akan diperpanjang kembali oleh pemerintah.
Disampaikan oleh dokter Tirta membeberkan bahwa, PPKM boleh-boleh saja diperpanjang jika pemerintah komitmen akan menghidupi warganya.
Selain itu, diceritakan dokter Tirta, PPKM ini sudah dilakukan pemerintah tahun lalu hanya saja dengan istilah yang berbeda.
Baca Juga: Tes Bahasa Tubuh: Wanita Mana yang Menyembunyikan Sesuatu dari Anda?
"Yang kita lihat sebenarnya PPKM ini sudah terjadi dari tahun lalu dengan istilah yang berbeda-beda," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video yang diunggah YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat 16 Juli 2021.
Dokter Tirta mengungkapkan, pada saat itu pemerintah berjanji akan mengontrol mobilitas naik hanya di angka 20 persen dan mengontrol pertambahan positif diangka 10 ribu.
"Janjinya pada waktu itu dari 3 Juli sampai sekarang adalah kalau PPKM darurat akan mengontrol mobilitas naik 20 persen dan mengontrol angka penambahan positif diangka 10 ribu," ujarnya.
Baca Juga: Langka Pasokan Vaksin Covid-19, Anak Muda Korea Selatan ‘Perang Jempol’ Demi Satu Dosis
Namun menurutnya, justru yang terjadi sekarang angka positifnya semakin meroket dan tidak tahu batas akhirnya di mana.
Selain itu, menurut Dokter Tirta yang terjadi angka kematiannya semakib meningkat dan keluhan di masyarakat bawah juga meningkat.
Dokter Tirta menyampaikan, seharusnya pemerintah terutama Luhut Binsar Pandjaitan dapat mendengarkan kritikan dari masyarakat.
"Jadi harusnya dari teman-teman terutama Pak Luhut harus menerima kritikan dari masyarakat kok bisa sih tidak efektif," ungkapnya.
Dokter Tirta juga menambahkan, jika memang tidak efektif seharusnya kita mencari yang lebih efektif.
Dokter Tirta khawatir, jika PPKM diteruskan akan ada gesekan konflik antara orang kaya dan orang miskin
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Berbayar Dibatalkan Jokowi, Febri Diansyah: Terimakasih, Semoga Benar
Karena menurutnya PPKM ini akan efektif jika warga mendapatkan haknya sesuai Undang-undang karantina, namun kenyataannya Undang-undang karantina tidak diaktifkan.
Sehingga tutur Dokter Tirta, warga yang terjebak tiga minggu tidak bisa makan.
"Kalau bisa PPKM boleh tapi warga dihidupi, kalau tidak bisa menghidupi warga ya jangan PPKM," ujarnya.
Karena membiarkan warga di dalam rumah dan tidak bekerja, menurut Dokter Tirta akan membuat mereka tertekan dan akhirnya kelaparan hingga imunnya bahaya.***
