Kedua, apakah biaya konstruksi pembangunan jalan tol termasuk pembebasan lahan termasuk harga yang wajar.
Ketiga, apakah utang yang diterima dengan bunga yang wajar. Karena ada mafia utang ke BUMN.
Baca Juga: 7 Keilmuan yang Harus Disiapkan Dalam Menyambut Bulan Ramadhan Agar Ibadah Lebih Bernilai
Ketiga hal itu menurut saya harus diaudit dulu. Di neracanya juga kita lihat, ada asset tangible sekitar Rp50 triliun. Ekuitas Rp16 triliun, utang Rp90 triliun.
Aset intangible adalah ruas tol yang dimiliki atau dikuasai. Harus dilihat jalan tolnya di mana saja? Lihat juga biaya konstruksinya.
“Biasanya, Dirut BUMN takut mengemukakan seperti itu. Takut dipecat. Sebenarnya, kemungkinan BUMN lain harapannya melakukan hal yang sama, daripada dia menderita ya yang memberi tugas yang bertanggung jawab,” kata Said Didu.
Menurut Said Didu, terdapat lima alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pertama, pemerintah memberikan penyerta modal negara supaya ekuitas naik, utang berkurang.
Kedua, pemerintah memberikan jaminan untuk restrukturisasi utang.