Ramai Wacana Pemerintah Impor Beras, Wamentan: Hasil Panen Sangat Bagus, Kami Berharap Tidak Dilakukan

PR TASIKMALAYA- Penolakan terhadap wacana pemerintah yang akan melakukan impor beras hingga satu juta ton juga datang dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi.

Wamentan Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan penolakan terhadap rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah itu ketika ia berdialog dengan sejumlah petani Karawang di Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, Kamis, 25 Maret 2021.

Lebih lanjut, Wamentan Harvick Hasnul Qolbi pun berharap agar rencana pemerintah yang akan impor beras ini tidak terealisasikan.

Baca Juga: KAI Commuter adakan Promosi Pembelian KMT Seharga Rp.10.000 di 10 Stasiun Khusus Transaksi Uang Elektronik

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor beras ketika para petani dalam negeri tengah mengalami musim panen raya.

Berdasarkan pernyataan Mendag Lutfi itu dinilai sejumlah pihak bahwa rencana impor beras tersebut hanya ditunda bukan ditiadakan.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Mendapati Hasil Produksi Melimpah, Wamentan Berharap Rencana Impor Beras Tidak Terwujud", Wamentan Harvick Hasnul Qolbi menginginkan rencana impor beras tersebut tidak terwujud.

Baca Juga: Roy Suryo Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung 'Kecebong': Janji Beroperasi 2019, Ini Sudah 2021

"Setelah saya berkeliling ke beberapa daerah, hasil panen padi sangat bagus. Kami berharap impor beras tidak dilakukan," tutur Wamentan Harvick Hasnul Qolbi.

Dijelaskan juga, kendati produksi gabah meningkat, pihaknya terus berinovasi agar hasil pertanian semakin bagus.

Di antaranya melalui program Agrosolution.

Baca Juga: Masih Takut saat Hendak Divaksin? Berikut 4 Hal yang Harus Dipersiapkan Sebelum Terima Vaksin Covid-19

Dengan program tersebut, petani tak perlu takut hasil panen bakal buruk atau gagal.

Sebab, program Agrosolution terbukti berhasil meningkatkan produktivitas panen rata-rata hingga 55 persen.

Menurutnya, Kementan menerapkan program itu pada lahan sawah seluas 210 hektare di Kecamatan Tempuran, Karawang, Jawa Barat.

Baca Juga: Jelaskan Konsep Keimanan dan Godaan, Henry Subiakto: Alim dan Baik di Rumah Ibadah Adalah Hal Lumrah

Petani mengaplikasikan Pupuk Nitrea, NPK 30.6.8, dan KCL.

Dalam tanam perdana program itu, petani menggunakan sistem jajar legowo yang terbukti cocok dilakukan pada musim tanam rendeng.

Melalui program Agrosolution, petani dimanjakan dengan berbagai kemudahan.

Baca Juga: Tanggapi Megawati Soal Kedaulatan Pangan, Rizal Ramli: Kok Doyan Banget Pake Slogan Gitu?

Sejak persiapan tanam mereka didampingi tim riset Pupuk Kujang, dicarikan bantuan permodalan, asuransi, hingga dicarikan off taker atau pembeli.

Dengan demikian, petani tidak kesulitan menjual hasil panen mereka.

“Pola ini sedang kami kembangkan dengan melibatkan banyak pihak, dan pada tahun ini kami menargetkan program Agrosolution di lahan pertanian total seluas 50.000 hektare,” kata Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto.

Baca Juga: Rawan Dipalsukan! Berikut Cara Pastikan Keaslian Buku Nikah, Salah Satunya Scan QR Code

Dalam kesempatan itu, Nugroho menjelaskan juga, guna menghadapi musim tanam gadu, stok pupuk subsidi tersedia 2 juta ton.

Jumlah ini lebih banyak tiga kali lipat dari ketentuan stok minimum pemerintah.

Rinciannya, pupuk Urea 1,17 juta ton, NPK Phonska 367.000 ton, SP-36 156.000 ton, ZA 185.000 ton, dan Petroganik 135.000 ton.

Baca Juga: Sebut Gugatan Jhoni Allen Prematur, Kuasa Hukum Demokrat: Keberatan Pemecatan Harus ke Mahkamah Partai

“Dari jumlah tersebut, stok pupuk subsidi untuk Jawa Barat mencapai sekitar 153.000 ton. Rinciannya, pupuk Urea 924.000 ton, NPK Phonska 294.000 ton, SP-36 151.000 ton, ZA 86.000 ton, dan Petroganik 78.000 ton,” kata Nugroho.***(Dodo Rihanto/Pikiran.Rakyat.com)