Network
PR TASIKMALAYA- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memberikan pernyatannya terkait utang negara pada pemerintahan Presiden Jokowi.
Dituturkan Rachbini pada sebuah diskusi betema Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang pada Rabu, 24 Maret 2021, ia mengatakan tren penambahan utang negara pada pemerintahan Presiden Jokowi bertambah sangat pesat.
Bahkan, Rachbini mengungkapkan bahwa pada saat pemerintahan Presiden Jokowi ini berakhir, ia memperkirakan utang negara akan mencapai Rp10 ribu triliun.
Sebagai informasi, utang BUMN diperkirakan telah menembus Rp2.140 triliun per kuartal III pada tahun 2020 lalu.
Sedangkan, hingga Februari 2021, disebutkan utang pemerintah tercatat telah mencapai Rp6.361 triliun.
Sehingga, diprediksikan pemerintahan Presiden Jokowi akan mewariskan utang hingga mencapai Rp10 ribu triliun.
Baca Juga: ETLE Sudah Mulai Beroperasi, Berikut Cara Pembayaran Dendanya Jika Anda Terkena Tilang Elektronik
Sebagaimana diberitakan Galamedia.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Jokowi Wariskan Utang Rp10 Ribu Triliun, Ekonom Senior Indef: Saya Sebutnya Penguasa Raja Utang", Utang perusahaan pelat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan BUMN keuangan Rp999 triliun.
Dengan demikian, total utang pemerintah dan BUMN saat ini sebesar Rp8.501 triliun.
"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN," ujarnya
Baca Juga: Punya Dampak Langsung secara Luas, Erick Thohir Tegaskan BUMN Akan Dukung Pengembangan Olahraga
Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.
Selain itu, total utang sebesar Rp8.500 triliun itu, lanjutnya, belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya.
"Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang," tuturnya.
Didik pun menyoroti lemahnya peran DPR dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik.
"DPR sudah lemah seperti masa orde baru," tuturnya.
Ia pun menyebutkan, kenaikan utang perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun INDEF, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp11,8 triliun di 2020 lalu.
Lalu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp8,5 triliun, PT Telkom (Persero) Tbk Rp8 triliun, dan PT BNI (Persero) Tbk Rp2,3 triliun.
Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun atau miliaran rupiah.
Baca Juga: Kemenag Siap Tindak Tegas KUA yang Lakukan Pungli: Jangan Lagi Ada Istilah KUA Memungut Uang!
Belum lagi, sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp31,5 triliun pada 2020 lalu.
Padahal dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp37,4 triliun.
"Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang," katanya.***(Dicky Aditya/Galamedia.Pikiran-Rakyat.com)
