Network
Sebab, hingga saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Tak hanya itu, Tjahjo juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo taat pada konstitusional dan amanat Undang-Undang sehingga tudingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 tersebut tidak benar.
Baca Juga: Dinilai Picu Kecemburuan Sosial, Polda Metro Jaya Terbitkan Larangan Pengawalan Konvoi Moge
“Bapak Jokowi taat konstitusional. Jadi gerakan atau pola-pola menjebak itu sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi, saya yakin, beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam akun Youtube “Amien Rais Official”, Amien Rais mengatakan ada upaya pembentukan opini publik (skenario) untuk melakukan amendemen UUD 1945 terkait kemungkinan jabatan presiden bisa dipilih untuk 3 periode.
“Mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu atau dua pasal yang katanya perlu diperbaiki-yang mana saya juga tidak tahu,” kata mantan Ketua MPR itu di akun media sosialnya yang diunggah pada Minggu, 14 Maret 2021.
Baca Juga: Soal Live Lamaran Atta dan Aurel, Ketua KPID Jabar: Apa Kepentingan Publik dari Acara Ini?
“Tapi kemudian akan ditawarkan pasal baru, yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali,” sambungnya.
Tak hanya itu, Menkopolhukam Mahfud MD juga telah membantah soal adanya isu dan wacana jabatan presiden 3 periode dan menyebutkan bahwa hal tersebut adalah urusan partai politik.
Sebab, lanjut Mahfud, sikap Presiden Joko Widodo atas wacana tersebut sudah jelas seperti yang disampaikan kepada publik, ada dua kemungkinan, yakni ingin menjerumuskan dan mungkin menjilat.
