Network
"Bahaya ini, khawatir masyarakat akan menilai citra hukum di negeri ini memburuk," ujarnya.
Baca Juga: Sebut Indonesia Tiru Sistem Bandar AS, Rizal Ramli: Amburadul, Rakyat Dibuat Miskin
Baca Juga: Beredar Kabar Pelajaran Agama Akan Dihilangkan, Kemendikbud: Masih Berupa Draft
Diketahui sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, kasus korupsi tanah di DKI Jakarta telah diketahui termasuk oleh Pemprov DKI, berlangsung sejak lama, namun penyelesaian hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.
"Memang soal kasus tanah ini di DKI terjadi sejak lama dan tahun-tahun sebelumnya memang banyak kasus mafia tanah.
"Namun ini bukanlah pekerjaan yang mudah," kata Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Senin, 8 Maret 2021 malam sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Baca Juga: UU ITE Gagal Direvisi, Rizal Ramli: Walah-walah Cuma PHP Doang
Ahmad Riza menyebut, phaknya berusaha semaksimal mungkin dan hati-hati dalam penyelesaian mafia tanah ini.
Karenanya, ia meminta dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aparat penegak hukum untuk sama-sama mencermati dan meneliti proses pembelian lahan.
"Kami sendiri membeli lahan ada syaratnya, minimal syaratnya harus sertifikat. Di samping syarat-syarat lain kita cek ke notaris, BPN, cek ke yang lain.
Baca Juga: Diduga Ada Persekongkolan Jahat, Demokrat Versi KLB Akan Laporkan Demokrat AHY
"Kalau kemudian terjadi ada masalah, di sini kami akan melihat siapa yang sengaja mengubah data, memanipulasi sertifikat, menduplikasi, dan sebagainya," ujar Riza.
Masalah tanah di Jakarta ini, menurut Riza, merupakan salah satu masalah yang kompleks, karenanya dia setuju dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas mafia tanah.
Sebelumnya, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi, untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
