Singgung Jokowi Soal Tanggungjawab Politik, Filep Wamafma: Cabut Izin Investasi Miras di Papua

Sehingga menurutnya, telah terjadi inkonsistensi antara kebijakan pemerintah dan niat baik presiden untuk membangun Papua yang lebih baik.

Baca Juga: Jokowi dan Kerumunan di NTT, Saleh Daulay: Siapa yang Berani Mengatakan Tidak Salah? Tunjukan pada Saya!

“Soal perizinan minuman keras yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi menunjukan bahwa tidak konsisten menyelesaikan persoalan Papua,” tuturnya.

Menurutnya, persoalan di Papua tidak hanya persoalan politik, namun juga terdapat pelanggaran hukum dan kriminal yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

Dirinya menilai, peraturan tersebut juga bertentangan dengan kebijakan dari pemeritah daerah dan para tokoh adat di Papua.

Baca Juga: Pelanggaran Kapal Tanker Iran dan Panama, Mahfud MD: Proses Hukum karena Itu Kedaulatan Kita

“Apa artinya pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh gereja selalu mengingatkan bahwa minuman keras itu menjadi haram di Papua,” tambahnya.

Menurut dirinya, hampir 95 persen rakyat Papua memberikan hak suaranya kepada Jokowi.

“Presiden Jokowi setidaknya memiliki tanggung jawab politik terhadap masyarakat Papua yang memilihnya,” tegasnya.

Baca Juga: Pelanggaran Prokes Kerumunan di NTT dan Petamburan Dibandingkan, dr. Tirta: Bilang Saja Tidak Suka Presiden