Network
PR TASIKMALAYA – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berpesan agar realisaai anggaran 2021 dapat dipercepat, caranya dengan merevisi sesedikit mungkin anggaran.
"Revisi anggaran itu sedapat mungkin diperkecil, sehingga ini cerminan dari keberhasilan perencanaan kegiatan. Biasanya di pertengahan tahun ini banyak yang harus direvisi,” ujar Indra.
“Tapi kita pahami karena kegiatan dewan ini dinamikanya tinggi, membutuhkan revisi yang terkadang di luar perencanaan. Itulah yang harus diantisipasi," ucap Indra.
Baca Juga: Cegah Perilaku Bullying, DPR Nilai Perlu Adanya Pendidikan Karakter Sejak Dini
Pesan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021.
Diketahui, DIPA ini merupakan awal mula pelaksanaan anggaran dan program di tahun 2021.
Realisasi anggaran pada tahun 2020 yang dalam masa new normal dapat dijadikan referensi untuk percepatan realisasi anggaran di 2021 agar bisa disesuaikan.
Terhadap realisasi anggaran 2020 yang telah dicapainya, Indra memberikan apresiasi karena penyerapannya hampir mendekati 95 persen.
Baca Juga: Disebut sebagai Bentuk Perdamaian, Normalisasi Maroko-Israel Direspon Baik Para Pemimpin Regional
"Sebenarnya kegiatan utama di DPR itu persidangan, keahlian serta dukungan sarana dan prasarana. Semua itu dari enam bulan terakhir kita pelajari pola new normal itu seperti apa,” jelasnya.
“Sehingga ke depan sudah kita ingatkan berkali-kali cara kerja new normal itu seperti apa. Nah ini mudah-mudahan di pelaksanaan tahun 2021 sudah dilakukan penyesuaian," harapnya.
Di tahun 2021 nanti, menurutnya, anggaran DPR tidak jauh berbeda dengan anggaran di tahun 2020.
Dimana Satker Dewan sebanyak Rp 4,4 Triliun dan Satker Setjen sebanyak Rp1,5 triliun. Anggaran tesebut diklaimnya sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan Kementerian dan Lembaga lainnya yang ada di lingkungan eksekutif.
Baca Juga: Inilah 5 Drama Korea yang Paling Banyak Dicari di Tahun 2020, Ada Favoritmu?
"Anggaran Dewan sekitar Rp4,4 triliun lebih, di Satker Setjen sekitar Rp1,5 triliun. Ada kenaikan sedikit, tapi itu sebenarnya masih ada kegiatan lani yang arah umum kebijakan DPR belum ter- cover,” imbuhnya.
“Tapi kita upayakan ke depan bagaimana (kegiatan) yang ada itu bisa dilaksanakan,” tambah Indra.
Terlebih, jika kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri belum bisa dilakukan, anggaran yang ada dapat dialihkan terlebih dahulu.
“Kalau misalnya perjadin (perjalanan dinas) LN (Luar Negeri) berlum dimungkinkan anggaran itu bisa dilakukan untuk keperluan lain di dalam negeri, seperti kundapil (kunjungan kerja daerah pemilihan," terang Dia.***
