Network
MJS dan AW membuat kontrak pekerjaan pada Mei sampai November 2020 dengan pemasok AIM, HS dan MJS selaku pemilik PT Rajawali Parama.
Fee yang diterima dari pelaksanaan paket bansos pertama diduga senilai Rp12 miliar dan diberikan secara tunai sebesar Rp8,2 miliar dari MJS kepada JPB melalui AW.
Eko atau EK dan Shelvy N atau SN dari Kementerian Sosial adalah pengelola dari fee yang digunakan untuk membayar keperluan pribadi JPB.
Baca Juga: Tanggapi Karir Mensos yang Cemerlang, Refly Harun : Pendidikan Tinggi Tak Cegah Korupsi
Selama periode kedua dari Oktober sampai Desember 2020 fee yang telah diterima sebesar Rp8,8 miliar yang digunakan untuk keperluan JPB.
"Sejak awal KPK sudah menyampaikan titik rawan terjadi korupsi, salah satunya terkait dengan perlindungan sosial dalam hal ini pemberian Bansos." ungkap Ketua KPK Firli Bahuri dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam Antara.***
