Network
PR TASIKMALAYA – Isu kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta menuai banyak penolakan.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menolak kenaikan tersebut saat rapat paripurna dan mengaklaim masih konsisten menolak hingga saat ini.
Tetapi, penolakan terhadap rencana kenaikan gaji yang dilakukan oleh PSI dianggap banyak pihak sebagai pencitraan saja.
Baca Juga: 3 Daerah di Jawa Barat Bakal Alami Pemekaran, Ridwan Kamil Beberkan Alasannya
Ketua DPP PSI Tsamara Amany pun menanggapi tuduhan tersebut melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
Menurutnya, pihaknya tak masalah jika dianggap pencitraan dalam penolakan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta.
Tsamara menyebut, yang terpenting PSI masih konsisten menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan sebesar Rp700 juta per bulan.
Baca Juga: Pemain Barito Dikirim ke Pesantren usai Dugem, Pandji: Ga Semua Masalah Solusinya adalah Agama
“Penolakan PSI terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPRD dituduh pencitraan. Biar saja dianggap pencitraan.
“Tapi seenggaknya pas pencitraan, kami konsisten tolak gaji dan tunjangan Rp700 juta/bulan,” cuit Tsamara.
Penolakan PSI terhadap rencana kenaikan gaji anggota DPRD dituduh pencitraan. Biarin aja dianggap pencitraan. Tapi senggaknya pas pencitraan, kami konsisten tolak gaji & tunjangan Rp 700 juta/bulan.
Yg nuduh pencitraan konsisten dukung kenaikan gaji & tunjangan. Gak malu?— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 5, 2020
Dia pun mempertanyakan pihak-pihak yang menuduh PSI pencitraan dalam penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.
Baca Juga: Video Sedang Dugem Viral, Mantan Pemain Timnas U-19 Dikirim ke Pesantren
Tsamara tak segan menanyakan ketidakmaluan pihak-pihak yang masih konsisten mendukung kenaikan tersebut.
“Yang nuduh pencitraan konsisten dukung kenaikan gaji dan tunjangan. Gak malu?,” cuit Tsamara.
Sebelumnya pada cuitan terpisah, Tsamara meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berani menolak kenaikan itu.
Baca Juga: Hari Terakhir Kampanye! Mahfud MD Ingatkan Sanksi Tetap Menanti Bagi Pelanggar
Hal itu disampaikan apabila suara PSI di DPRD DKI kalah dan akhirnya DPRD DKI menyepakati kenaikan gaji.
Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tersebut harus menolaknya, demi warga DKI Jakarta.
“Jika suara PSI kalah dan akhirnya DPRD DKI berhasil mencapai kesepakatan untuk menaikan gaji dalam APBD 2021, pak Gubernur harus berani menolak,” tulis Tsamara.
Baca Juga: Link Live Streaming Liga Inggris Malam Ini: Burnley vs Everton dan Man City vs Fulham
“APBD adalah persetujuan antara Gubernur dan DPRD. Jadi demi warga Jakarta, pak Gubernur Anies Baswedan harus menolak,” sambungnya.
Jika suara PSI kalah & akhirnya DPRD DKI berhasil mencapai kesepakatan untuk menaikkan gaji dalam APBD 2021, Pak Gub harus berani menolak. APBD adalah persetujuan antara Gubernur & DPRD. Jadi demi warga Jakarta, Pak Gub @aniesbaswedan harus menolak! https://t.co/knrRvlWFol— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) December 5, 2020
***
