Hoaks Bersebaran Jelang Pilkada Serentak 2020, DPR Minta Adanya Kolaborasi Kuat dari Pihak Terkait

- 27 November 2020, 10:57 WIB
Logo Pilkada Serentak 2020.
Logo Pilkada Serentak 2020. //kpu.go.id

PR TASIKMALAYA – Hoaks atau berita bohong menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 semakin marak.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aziz Syamsuddin menilai perlu kolaborasi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Aziz Syamsuddin mengatakan kolaborasi pemangku kepentingan mampu meredam hoaks di masyarakat.

Baca Juga: Megawati Minta Mendikbud Ubah Peristiwa 1965, Refly Harun: Menteri Tak Bisa Ubah Penulisan Sejarah

"Kehadiran Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu dalam meredam sebaran berita bohong menjelang dan pascapilkada sangat penting," kata Azis.

Dia mengingatkan bahaya sebaran hoaks atau berita bohong menjelang Pilkada Serentak 2020, karena kalau tersebar dan dipercayai masyarakat, dapat menyebabkan perilaku publik yang tidak menguntungkan.

Azis menilai kolaborasi tiga lembaga tersebut minimal mampu menutup ruang kejahatan dunia maya yang terus merangsang adanya kisruh.

"Api kecil jika dibiarkan akan membesar. Ruang ini yang harus ditutup. Karena implikasinya jelas merugikan," kata Aziz.

Baca Juga: Bintangi Drama Misteri, Lee Seung Gi Siap Sapa Penggemar Lewat 'Mouse' Paruh Pertama Tahun Depan

Dia mencontohkan sebaran hoaks terkait virus corona pada Maret 2020 yang berakibat buruk pada perilaku masyarakat, karena banyak hoaks atau berita manipulasi bersebaran.

Menurut dia, saat hoaks terkait Covid-19 bermunculan berdampak pada timbulnya panic buying di kalangan masyarakat, sehingga berdampak sosial di publik.

"Ada efek sosial yang menanamkan khawatir terhadap pandemi Covid-19, karena itu jangan sampai terjadi pada pilkada," kata Aziz.

Azis menilai munculnya hoaks akan yang berpengaruh pada perilaku negatif masyarakat atau yang disebut infodemic akan merangsang kejahatan itu sendiri.

Baca Juga: Sinovac Belum Peroleh EUA Walau Penuhi Kriteria Label Halal, BPOM: Masih Harus Ditinjau Lebih Jauh

Menurut dia, pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks melalui media sosial, karena cepat terakses dan tersebar kepada masyarakat.

"Alat sederhana yang paling mudah digunakan ya media sosial. Begitu cepat terakses, menyebarkan informasi dapat ditelan mentah-mentah tanpa disaring kembali, ini bahaya," kata Aziz.

Politisi Partai Golkar itu menilai, informasi yang terus berjalan bisa menjadi "makanan" yang menyehatkan, namun bisa menjadi racun, berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat.

Dia berharap, kolaborasi Kominfo, KPU, dan Bawaslu mampu meredam kegelisahan munculnya hoaks jelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Juga: Jadi Fatwa Baru dari Majelis Ulama Indonesia, Haji saat Usia Dini Punya Syarat sebagai Berikut!

Azis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang dikuatkan dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar Pilkada Serentak 2020, menunjukkan Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi.

"Singapura, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat," kata Aziz.

Hal itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kehidupan harus terus berjalan dan masyarakat tidak boleh menyerah melawan Covid-19.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah