PR TASIKMALAYA – Menjadi negara tetangga, seharusnya Azerbaijan dan Armenia menghindari terjadinya konflik besenjata.
Namun, nyatanya konflik diantara negara bekas pecahan Uni Soviet itu tak bisa terelakan.
Dengan adanya konflik bersenjata itu, tentu merugikan kedua negara terlebih masyarakat sipil yang menjadi korban. Apalagi saat ini dunia sedang dilanda krisis akibat pandemi Covid-19.
Baca Juga: Ridwan Kamil: Minggu ini Jabar Sudah Penuhi Standar WHO untuk Tes PCR Satu Persen Jumlah Populasi
Disamping itu, konflik lama Azerbaizan versus Armenia semakin memanas yang ditandai aksi saling menyerang.
Diberitakan ratusan orang tewas dan teluka yang memicu keprihatinan mendalam komunitas global.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon mengaku prihatin atas aksi saling serang tersebut.
“Saya sangat prihatin atas masih bergolaknya aksi saling serang Azerbaijan versus Armenia di Nagorno-Karabakh di Azerbaijan. Saya mendesak kedua pihak segera mematuhi gencatan senjata, terlebih setidaknya sudah sekitar 750 orang tewas sejak 27 September lalu,” kata Fadli dikutip Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dalam DPR RI.
Baca Juga: Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf, APBN 2020 Dirombak Dua Kali
Dirinya menyoal tidak efektifnya kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pada 10 dan 18 Oktober lalu.
“Bahkan beberapa jam setelah disepakati, Armenia menyerang Kota Ganja Azerbaijan dan menewaskan 13 warga sipil dan melukai 50 orang lainnya. Ini sungguh sangat disesalkan,” lanjutnya.
Pelanggaran atas kesepakatan gencatan senjata itu, menurut Fadli, mengancam masa depan penyelesaian konflik kedua negara yang semakin suram, terlebih saat ini dunia tengah dihantam krisis lantaran pandemi Covid-19.
“Azerbaijan dan Armenia harus menahan diri dan berkomitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata. Jika tidak, masa depan kedua negara itu ke depan kian suram. Mereka harus kembali berdialog jujur berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB,” desak Fadli.
Baca Juga: Penggerak Demo Anarkis Diduga Pelajar, Polisi: Ancaman Maksimal 10 Tahun
Lebih lanjut, Ia meminta komunitas-komunitas internasional terutama PBB menekan kedua negara berkonflik itu untuk mematuhi kesepakatan gencatan senajata sebagai solusi darurat demi meghentikan korban jiwa.
“Gencatan senjata adalah kunci untuk meredakan ketegagan. Sangat disayangkan PBB tidak dapat berbuat banyak,” kritiknya.
Dirinya juga menekankan urgensi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 822, 853, 874, dan 884 tahun 1993 serta Resolusi Sidang Umum PBB Nomor A/RES/62/243.
“Resolusi-resolusi DK PBB terkait secara tegas mendesak penarikan secepatnya dan tanpa syarat militer Armenia dari wilayah-wilayah Azerbaijan termasuk Nagorno-Karabakh,” ucap Dia.
Baca Juga: Siapkan Naskah Khutbah Salat Jumat, Kemenag: Perlu Materi yang Relevan dengan Perkembangan Zaman
Fadli mendukung penuh peran vital Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) sebagai mediator Azerbaijan-Armenia.
Menurutnya, OSCE memiliki peranan vital untuk segera memulai dialog produktif dalam kerangka Proses Minsk.
“Namun tak kalah penting merevitalisasi peran OSCE. PBB seharusnya berperan disini,” imbuhnya.
Dirinya menilai, penyelesaian konflik dua begara bekas pecahan Soviet itu harus didasarkan atas sistem internasional berbasis aturan, terutama komitmen terhadap kedaulatan dan integritas masing-masing.
Baca Juga: Sebut Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi Dipenuhi Cobaan, Komisi IX DPR: Ujian Buat Semua Anak Bangsa
“Agresi apapun terhadap kedaulatan dan integritas negara manapun termasuk Azerbaijan tidak bisa diterima dan tidak berdasar,” tutup Fadli.***