PR TASIKMALAYA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan dan jasa harus tetap menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Pasalnya, menurut eks Kapolri ini, meski laju inflasi nasional terkendali pada level 2,57% pada Januari 2024 kemarin namun situasi di tiap daerah masih berbeda-beda.
"Kita belum tahu apakah pengaruh Demokrat ini akan berdampak pada pertumbuhan permintaan, karena justru akan mempengaruhi kecukupan pasokan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan inflasi sebesar 2,5% pada tahun 2024, dengan maksimum 3,5% dan minimum 1,5%.
Baca Juga: Cek Fakta: Harta Tito Karnavian Sebesar Rp52,3 miliar Disita KPK?
Tito bersyukur upaya pengendalian inflasi terlihat membaik dari bulan ke bulan. Sedangkan tingkat inflasi Desember 2023 hingga Januari 2024 mengalami penurunan dari 0,41% menjadi 0,04%.
"Dan itu memang yang kita perkirakan (inflasi Desember 2024). Lebih di dorong event besar, libur besar, event besar, libur cukup panjang, seperti Natal dan Tahun Baru, jadi kita akan punya banyak tekanan pada sektor transportasi dampaknya akan lebih besar signifikan," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan keberhasilan pengendalian inflasi tidak boleh hanya mengacu pada angka nasional.Sebab, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan pengendalian inflasi di setiap daerah, karena angkanya masih berbeda-beda
Tito mengatakan, meskipun di beberapa daerah tingkat inflasi berada di bawah rata-rata nasional, namun di daerah lain masih berada di atas rata-rata nasional.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah KPK Menyita Uang Tito Karnavian Sebesar Rp52,3 Miliar?
Ia pun meminta kepada daerah-daerah yang masih mengungguli tingkat nasional untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan tersebut, mencari solusi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terdampak hingga pihak-pihak yang berhasil mengendalikan kenaikan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyebutkan sejumlah produk yang masih menjadi pendorong inflasi terbesar. Produk tersebut antara lain beras, jagung, bawang putih, dan gula.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (Pemuda), harus mengetahui perkembangan harga bahan baku.
Ia mengatakan, pertemuan tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait akan digelar usai pemilu untuk menjajaki solusi dan intervensi terkait harga komoditas.
“Tetapi kami juga ingin daerah-daerah harus kreatif dalam mengelola produknya masing-masing, yang mungkin berbeda-beda di setiap daerah. Mohon dicermati baik-baik,” tutupnya.*** (Toby Saldiansah)