PR TASIKMALAYA - Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menilai agar pemerintah harusnya menggaji ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan wajar.
Dedi Mulyadi menilai pemberian gaji secara wajar kepada Ketua RT dan RW merupakan hal yang wajar, karena tingkatan ini yang secara langsung bersentuhan dengan masyarkat.
"Tugas mereka (para ketua RT dan RW) sangat sentral di kewilayahan, karena bersentuhan langsung dengan masyarkat," jelas Dedi melalui sambungan telepon di Purwakarta, pada Minggu, 19 November 2023, seperti dikutip dari Antara.
Ini didasarkan kepada fenomena yang muncul bahwa ketua RT dan RW di beberapa daerah mendapatkan gaji yang rendah.
Baca Juga: Kemendesa Buka Rekrutmen PLD 2023, Lulusan SMA atau SMK Bisa Ikut Daftar! Cek Ketentuannya di Sini
Tak hanya itu, mengenai permasalahan data distribusi bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Dalam hal ini seringkali ketua RT dan RW yang menjadi sasaran kesalahan tersebut.
"Atas kondisi itu, pasti yang pertama di salahkan itu RT dan RW. Apalagi kalau ada saudara dari RT RW-nya mendapatkan bantuan," sambungnya.
Politikus Gerindra ini mendapatkan sudut pandang baru, bahwa dalam kasus di atas tidak sepenuhnya kesalahan pihak RT dan RW. Karena data penerima bantuan pemerintah berasal dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersifat diperbaharui secara berkala per empat tahun.
Dedi mendapatkan temuan bahwa gaji RT dan RW sangat kecil. Di beberapa daerah ada yang digaji Rp200 ribu per bulan, bahkan ada yang hanya mendapatkan RP900 ribu per tahun.
Baca Juga: Langkah-langkah Membuat Laporan Tentang Kecurangan Pemilu 2024
"Sudah hanya dapat Rp900 ribu per tahun, setiap ada masalah pasti yang pertama di salahkan. Belum lagi urusan kerja bakti, kemalingan sampai warga berkelahi pasti larinya ke RT dan RW," lanjutnya.
Maka dari itu usulan memberikan gaji yang wajar kepada RT dan RW itu sangat patut dilaksanakan. Kemudian menurutnya RT dan RW harus diberikan fasilitas handphone yang memadai, sehingga bisa berpartisipasi secara aktif daladm memperbaharui data kependudukan, seperti tingkat kemiskinan, meninggal dunia, warga sakit, hingga perceraian.
Dedi Mulyadi dalam kesempatan itu mengusulkan nominal gaji ketua RT dan RW itu Rp1 Juta per bulan. Usulan ini pernah ia lakukan ketika menjabat sebagai bupati Purwakarta. Pada saat itu ia menggaji ketua RT Rp750 ribu per bulan dan ketua RW Rp800 ribu per bulan.
Ia menambahkan rasa keprihatinannya bahwa sudah lima tahun ini gaji bagi ketua RT dan RW tidak kunjung bertambah.***