PR TASIKMALAYA - Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 berhak mendapatkan apresiasi atas pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
Said Abdullah menilai bahwa alokasi APBN tahun anggaran 2022 berhak mendapatkan apresiasi, karena pada tahun tersebut target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
"APBN tahun 2022 itu patut diapresiasi karena memang pertumbuhan tercapai," ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 24 Agustus 2023, seperti dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Pernyataan Said ini adalah responnya terhadap Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, dengan agenda sidang pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Inilah Dia Cara Ampuh Melewati Persyaratan Pinjaman KUR BRI!
Pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun anggaran APBN 2022 dapat dilihat dari indikator-indikator yang berhasil diraih oleh pemerintah dalam jangka waktu tersebut.
Salah satunya mengenai pengendalian inflasi. Said Abdullah memaparkan bahwa menganai ini terdapat beberapa indikator yang tercapai, seperti penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan pada pengangguran relatif.
Kemudian ia menambahkan mengenai hasil survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Dari data beberapa lembaga survei menunjukkan peningkatan pada tingkat kepuasaan publik.
"Tingkat kepuasan publik kepada presiden meningkat. Itu menunjukkan kinerja APBN yang memang patut diapresiasi," sambungnya.
Indikator lainnya yang ia paparkan yaitu nilai ekspor Indonesia. Bahwa pada 38 bulan sampai dengan hari ini memiliki tren yang positif.
Di samping itu, penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan catatan kepada pemerintah tentang ketidak efisienan alokasi APBN pada beberapa kementerian dan lembaga non-kementerian (K/L).
Menanggapi hal tersebut, Said Abdullah menilai kondisi tersebut adalah wajar dan tidak berlaku secara keseluruhan dalam pengelolaan APBN 2022 di lembaga-lembaga pemerintahan.
Ia menyatakan bahwa upaya peningkatan kinerja di beberapa K/L harus dilakukan. Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah kepada DPR dalam rapat formal, DPR selalu meminta Presiden untuk selalu mendorong kinerja-kinerja dari K/L.***