PR YASIKMALAYA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim memberi saran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luqman Hakim meminta Jokowi untuk menegur Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia.
Luqman Hakim memberi saran Jokowi untuk menegur Bahlil Lahadalia, yang menyebut Pemilu 2024 harus diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden tersebut.
Menurut Luqman Hakim, Jokowi harus menegur Bahlil Lahadalia yang saat ini juga bagian dari anggota kabinet.
Baca Juga: Begini Penjelasan HYBE soal Detail Webtoon yang Akan Dibintangi BTS , TXT , dan ENHYPEN!
"Saya minta Presiden (Jokowi) menegur Menteri Bahlil Lahadalia, karena yang bersangkutan merupakan salah satu anggota kabinet,” ucap Luqman Hakim pada Selasa, 11 Januari 2022 seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Luqman Hakim mengungkapkan, Bahlil Lahadalia harus ditegur Jokowi agar tidak terjadi krisis kepercayaan.
“Teguran ini penting diberikan Presiden (Jokowi), agar tidak terjadi krisis kepercayaan, yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan," lanjut Luqman Hakim.
Menurutnya, alasan Bahlil Lahadalia mengusulkan Pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden, karena faktor ekonomi tidak masuk akal.
Baca Juga: Fuji Kian Sibuk dengan Kegiatan Barunya, Haji Faisal Ungkap Nasib Gala: Ada yang Menarik ...
"Penyelenggaraan pemilu untuk memilih Presiden atau Wakil Presiden, justru dapat jadi pemicu pergerakan, serta pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Luqman Hakim.
Alasan ekonomi Bahlil Lahadalia agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, disebutnya hanya mengada-ngada.
“Pemilu di Indonesia, tak pernah jadi faktor penyebab krisis ekonomi," lanjutnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden.
Dunia usaha mulai kembali bangkit usai terpuruk karena pandemi Covid-19 selama dua tahun, menjadi alasan Bahlil Lahadalia.
Bahlil Lahadalia diketahui menyebut agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden di acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Senin, 10 Januari 2022.
Memajukan atau memundurkan pemilu disebutnya bukan hal haram pada sejarah Indonesia, karena pernah terjadi dalam Orde Lama dan peralihan Orde Baru ke Reformasi.***