PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi dugaan seorang Pakar terorisme Sidney Jones yang menyebutkan pemerintah menteroriskan FPI.
Sebelumnya, Refly Harun membacakan sebuah pemberitaan mengenai Sidney Jones angkat bicara soal dugaan adanya obsesi pemerintah seolah-olah Front Pembela Islam (FPI) terkait dengan terorisme.
Sidney Jone menilai bahwa dugaan itu berhubungan dengan peristiwa pembaiatan massal ke ISIS di Makassar pada 2015.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Komentari Fahri Hamzah, Imbau Kaum Radikal dan Teroris Tidak Gunakan Simbol Arab
"Wah, gawat ya kalau pemerintah menginginkan atau mengecap suatu kelompok menjadi teroris," ucap Refly Harun sebagaimana yang dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com dari kanal Refly Harun yang diunggah pada 31 Maret 2021.
"Sehingga mempunyai legitimasi untuk melakukan apapun ke dalam kelompok tersebut, jadi dipaksakan labeling itu" ungkap Refly Harun.
Refly Harun menuturkan bahwa harus paham mengenai konteksnya, pertama terkait dengan pernyataan Sidney Jones bahwa memang benar ada pembaiatan pada tahun 2015, tapi itu konteksnya ketidaktahuan mereka apa itu ISIS.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Komentari Fahri Hamzah, Imbau Kaum Radikal dan Teroris Tidak Gunakan Simbol Arab
Refly Harun pun menanggapi pernyataan dari Sidney Jones bahwa FPI yang sudah dibaiat oleh ISIS kemudian mengundurkan diri dalam tiga bulan kemudian.
Maka hal itu yang membenarkan bahwa FPI bukanlah kelompok yang bergabung dengan kelompok teroris ISIS.
"Yang kedua kalaupun benar, FPI itu ISIS maka harus disampaikan secara jelas, jangan sampai keterlibatan itu merupakan keterlibatan yang dibuat-buat," ungkap Refly Harun.
Bahkan menurut Refly Harun dengan menteroriskan FPI pun jangan sampai menghambat pihak-pihak dalam mencari keadilan.
Baca Juga: Ibaratkan Politik Islam Seperti Naik Gunung, Rocky Gerung: Membuka Jalan Baru untuk Tiba di Puncak!
"Jangan sampai menteroriskan itu, menghambat pihak-pihak yang saat ini sedang mencari keadilan," ucap Refly Harun.
"Pertama laskar FPI yang tertembak oleh aparat keamanan pada 7 Desember, yang kedua yaitu HRS yang sudah lama sekitar 100 hari lebih ditahan, dan yang ketiga pembubaran FPI itu sendiri" kata Refly Harun.
Refly Harun menilai bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tidak menteroriskan suatu kelompok tertentu.***