PR TASIKMALAYA - Fahri Hamzah turut mengomentari kisruh Partai Demokrat yang saat ini sedang ramai dibicarakan publik.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan @Fahrihamzah, Fahri Hamzah menyebut bahwa tindakan kudeta akan berujung pada kudeta pula.
Ia juga berkata persoalan yang dialami Partai Demokrat ini harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi terkait peran partai bagi masyarakat.
Baca Juga: SBY Serukan ‘Perang’ Soal KLB Demokrat, Refly Harun: Apakah Presiden Jokowi Mau Menyikapi?
Komentarnya tersebut diunggah Fahri Hamzah Minggu pagi, 7 Maret 2021, di akun Twitter miliknya.
"Kudeta biasanya berakhir kudeta," katanya.
Ia pun berpendapat bahwa evaluasi yang berkenaan dengan peran partai politik di masa mendatang itu harus dilakukan secara menyeluruh.
"Kasus yang terjadi pada Partai Demokrat ini harus menjadi momentum evaluasi total tentang peran partai politik ke depan," tulis Fahri Hamzah.
Baca Juga: SBY Serukan ‘Perang’ Soal KLB Demokrat, Refly Harun: Apakah Presiden Jokowi Mau Menyikapi?
Menurut Fahri Hamzah, dengan adanya masalah seperti ini, partai akan kian sibuk dengan urusan dan masalahnya sendiri.
Selain itu, partai politik itu pun akan menggiring organisasi negara supaya terlibat.
"Karena parpol semakin sibuk dengan dirinya sendiri menyeret organisasi negara sibuk dengan dirinya sendiri," ungkapnya.
Bila sudah seperti ini, kewajiban partai dan negara dalam melayani masyarakat akan menjadi terabaikan.
Baca Juga: SBY Serukan ‘Perang’ Soal KLB Demokrat, Refly Harun: Apakah Presiden Jokowi Mau Menyikapi?
Baca Juga: Nekat Halangi Tembakan Aparat, Seorang Biarawati di Myanmar Berhasil Selamatkan Demonstran
Baca Juga: KLB Demokrat Makin Panas, Saiful Mujani: Manuver Moeldoko adalah Membunuh Partai Demokrat
"Rakyat bertanya, “kami diurus siapa?”" tutupnya pada cuitan tersebut.
Sebagaimana yang telah dikabarkan, saat ini politik Indonesia tengah diramaikan dengan perebutan kepemimpinan di Partai Demokrat.
KSP Moeldoko diketahui sebagai subjek atas penggulingan kekuasaan yang saat ini masih dipegang oleh ketua partai yang sah yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bersama rekan-rekannya sesama kader Partai Demokrat, Moeldoko lantas membentuk KLB yang oleh Susilo Bambang Yudhoyono telah dinyatakan sebagai forum yang ilegal dan tidak sah.
Baca Juga: Waspada Pengaruh Ponsel yang Dapat Merusak Kualitas Tidur Hingga Sebabkan Kecelakaan
Baca Juga: Tanggapi Cuitan Mahfud MD, Ernest Prakasa: yang Jadi Masalah Bukan KLB Prof, Tapi Ketua Barunya
Di samping itu, KLB pun tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Partai Demokrat serta tidak pernah menjadi usulan dari ke-16 orang Majelis Tinggi partai.***