PR TASIKMALAYA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa bersalah sebab pernah mempercayakan dan melimpahkan jabatan kepada Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, pengangkatan tersebut terjadi saat SBY masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia yang keenam.
SBY mengadakan konferensi pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam, 5 Maret 2021.
Baca Juga: Sebut Jokowi Gaungkan Benci Produk Asing, Hidayat Nur Wahid: Mendag Masih Izinkan Impor Beras
Baca Juga: Diguncang KLB Partai Demokrat, Imelda Sari Terharu Baca Doa Almarhum Ani Yudhoyono untuk AHY
Baca Juga: KLB Demokrat, Ferdinand Hutahaean: Jika Disahkan Kemenkumham, Rusak Cita-cita Politik
"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita," kata SBY.
"Memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersengkongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta," lanjutnya.
SBY mengaku kecewa dengan aksi Moeldoko yang dipandangnya tidak bijaksana, terlebih karena ia pun bersengkongkol dengan pihak internal Partai Demokrat.
Moeldoko melakukan tindakan tersebut dengan tujuan untuk kudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Jaga Platform Digital, Polisi Virtual Kini Hadir Agar Masyarakat Berhati-Hati dalam Bersikap
Baca Juga: Tuntut Keadilan untuk Partai Demokrat, Annisa Pohan: Penguasa Lakukan Pembiaran
Baca Juga: Tiba-tiba Sebut Keadilan Telah Lama Pergi, Annisa Pohan: Kita Hanya Penonton Pasif
SBY menilai upaya pengambilalihan kepemimpinan itu jauh dari sikap bijaksana dan nilai moral, serta merupakan hal yang memalukan bagi seorang mantan prajurit TNI.
"Termasuk rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya (Moeldoko)," SBY mengakui.
"Saya mohon ampun kepada Allah Swt. atas kesalahan saya itu," ungkapnya.
SBY menyebut bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal itu telah memilih Moeldoko menjadi Ketua Umum Demokrat.
Baca Juga: Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, AHY: Cara-cara Moeldoko Jauh dari Moral dan Etika Politik
Baca Juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Ali Mocthar Ngabalin: Bravo Pak Moel
Baca Juga: Geram, AHY Sebut Tuduhan Partai Demokrat kepada Moeldoko Terbukti Lewat KLB
Ini berarti bahwa ia dipilih untuk menjabat dalam pemerintahan aktif di dalam wilayah lembaga Kepresidenan dan bukan sebagai kader Demokrat.
Ia pun menuturkan bahwa satu bulan yang lalu, Ketum Partai Demokrat AHY telah dengan resmi mengajukan surat kepada Presiden Jokowi.
Surat tersebut berisi tentang keterlibatan KSP Moeldoko dalam gerakan kudeta terhadap kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat.
"Setelah itu, Ketua Umum AHY sampaikan kepada publik terkait dengan kudeta, banyak tanggapan bernada miring," tutur SBY.
Baca Juga: Sudjiwo Tedjo Sentil Perizinan KLB Demokrat, Said Didu: Saya Mau Jadi Presiden Jancukers
Baca Juga: KLB Partai Demokrat, Sudjiwo Tedjo Soroti Pernyataan Argo Yuwono Soal Izin Penyelenggaraan
Baca Juga: Sempat Tersesat saat Antar Pesanan, Seorang Ojol Asal Malaysia Justru Dapat Hadiah
"Demokrat disebut mencari sensasi, playing victim, lalu Moeldoko mengatakan hanya ngopi-ngopi dan pelaku gerakan itu katakan hanya rapat biasa," terangnya.
Di samping itu, SBY berkata sebulan yang lalu ada pihak yang menyebut bahwa Moeldoko akan diberikan sanksi atas perbuatannya.
Selain itu, pihak itu juga berkata KLB ilegal tidak akan memperoleh izin dan akan dibubarkan oleh kepolisian.
Tetapi, SBY mengungkapkan bahwa KLB itu kini telah benar-benar berjalan dengan Moeldoko yang mengambil alih kepemimpinan partai yang sah.
Baca Juga: AHY Sebut 'KLB Dagelan', Annisa Pohan: Bukan 'Dirampok' Tapi 'Pemerkosaan' Demokrasi
Untuk diketahui, di masa pemerintahan SBY yakni di bulan April-Agustus tahun 2013, KSP Moeldoko menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-28.
Kemudian dia mengalami kenaikan pangkat, masih di bawah pemerintahan SBY, dengan masa jabatan Agustus 2013-Juli 2015 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-18.***