PR TASIKMALAYA – Andre Rosiade selaku anggota Komisi VI DPR RI menyoroti anggaran subsidi pupuk senilai Rp33 triliun, yang kini menjadi perhatian pemerintah.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pihak Pupuk Indonesia yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan pihak yang akan melaksanakan program subsidi pupuk.
“Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI, saya ingin meluruskan informasi seakan-akan Pupuk Indonesia bertanggung jawab mengenai kisruh pupuk subsidi,” jelas Andre seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari ANTARA.
Baca Juga: Sempat Singgung Ikhtiar dan Kesuksesan Vaksin Covid-19, Ferdinand Hutahaean: Abaikan yang Tak Mau
“Padahal Pupuk Indonesia hanya sebagai pelaksana program pupuk subsidi,” sambungnya.
Andre menjelaskan, terkait dengan permasalahan pupuk subsidi yang terjadi saat ini, yaitu karena jumlahnya kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan petani.
Selain jumlahnya yang tidak memadai, subsidi pupuk juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Tanggapi Ramalan Mbak You di 2021, Mardani Ali Sera: Analisa Normal atau Paranormal Itu Hak Mereka
“Bahkan per awal 2021 ini masih Rp6 triliun utang pemerintah yang belum dibayarkan ke Pupuk Indonesia. Untuk itu, sebagai anggota Komisi VI saya ingin meluruskan jangan sampai BUMN Pupuk Indonesia ini menjadi korban alias kambing hitam akibat permasalahan pupuk subsidi,” jelas Andre.
Lebih lanjut, Andre meminta agar semua pihak terkait dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara internal dengan baik.
“Saya juga meminta pihak Kementerian BUMN untuk memberikan teguran kepada saudara Immanuel Ebenezer, Komisaris Mega Eltra yang merupakan anak perusahaan Pupuk Indonesia, agar kalau ada permasalahan bisa diselesaikan secara internal, bukan diumbar ke publik,” imbau Andre.
Baca Juga: Singgung Kesejahteraan Guru, DPR: Kami Mohon Maaf Belum Memenuhi Harapan
Andre juga mengingatkan Immanuel agar permasalahan yang dihadapi tidak diumbar ke publik, apalagi mengumbar asumsi ataubahkan informasi yang salah.
“Apalagi mengumbar asumsi atau informasi yang salah,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyentil keuntungan yang didapat negara dari subsidi pupuk yang telah berjalan selama puluhan tahun. ***