PR TASIKMALAYA – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, vaksin yang datang ke Indonesia merupakan vaksin yang telah terdaftar di otoritas kesehatan dunia (WHO).
Sehingga menurutnya, vaksin tersebut telah melalui tahap uji klinis.
Oleh karena itu, Erick meminta agar masyarakat tidak terjebak dengan istilah ini vaksin Tiongkok atau vaksin Amerika.
Baca Juga: Tak Beri Hukuman Mati pada Koruptor, Relawan Jokowi: Kenapa Penakut Pak Firli?
“Jadi jangan terjebak ini vaksin China, vaksin Amerika dan sebagainya. Semua vaksin yang sudah masuk kedalam data WHO dan juga sudah melalui uji klinis semua vaksin dinilai baik, Jadi jangan terjebak dalam arti apa-apa” ujar Erick dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Menurut Erick, berdasarkan Perpres 99 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi otoritas tertinggi perihal vaksinasi.
Sehingga, Kemenkes telah memutuskan vaksin mana saja yang akan tersedia di Indonesia pada tahap awal.
Baca Juga: Disinggung soal Penahanan, Habib Rizieq: Nanti Kita Lihat usai Pemeriksaan
Adapun vaksin yang datang tersebut, sesuai dengan keputusan surat dari Menteri Kesehatan, Indonesia membeli vaksin dari Amerika, Tiongkok, Arab, dan lainnya.
Dia menambahkan bahwa yang terpenting saat ini adalah keyakinan bahwa vaksin dapat menurunkan resiko penularan dan kematian.
“Kita ingin kembali perekonomian nasional bergairah pada tahun 2021 dan kita yakini dengan data-data dari lembaga internasional seperti ADB Indonesia diproyeksikan tumbuh lima persen,” ucap Erick.
Baca Juga: Tak Penuhi Syarat sebagai Ormas, Mahfud MD sebut Pemerintah Anggap FPI Tidak Ada
Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan karena vaksin yang 1,2 juta telah ada di Indonesia, tinggal menunggu BPOM.
Dia juga mengatakan bahwa Vaksin Sinovac telah melalui uji klinis ketiga di Bandung yang juga melibatkan BPOM dan MUI.
Sehingga, yang diperlukan saat ini adalah izin penggunaan darurat atau emergency use authority yang bisa didapat setelah uji klinis tahap ketiga.
Baca Juga: Ajak Masyarakat Cuci Tangan, BNN Kabupaten Ciamis Beri Bantuan Wastafel Portable
Adapun yang akan menjadi prioritas vaksinasi ialah para tenaga kesehatan, personel TNI-Polri, dan pegawai pemerintah.
Pemerintah tidak memaksa masyarakat yang tidak mau mengikuti vaksinasi. Tetapi mengharapkan agar setidaknya 67 persen tervaksinasi.
“Kembali program vaksinasi ini tidak ada pemaksaan, tetapi menargetkan 67 persen rakyat Indonesia tervaksinasi, karena harus menjadi herd immunity dan saling menjaga,” tutur Erick.***