PIKIRAN RAKYAT - Kebijakan Presiden RI Joko Widodo yang melarang masyarakat mudik disambut baik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Hal ini didasarkan rasa kesepahaman Ridwan Kamil akan kebijakan tersebut.
Untuk itu, Ridwan Kamil tengah merencanakan pengetatan pintu-pintu masuk pendatang ke wilayah Jabar hingga tingkat RT/RW.
Adapun langkah ini diambil sebagai bentuk ketegasan untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Panen Anjlok dan Harga Turun Drastis, Petani Cabai Tasikmalaya Merugi hingga Ratusan Juta
"Dengan adanya instruksi Presiden ini, kami jadi punya keleluasaan untuk menerjemahkan lebih ketat. Di titik-titik masuk, termasuk di level RT/RW, untuk menolak pemudik lebih tegas dengan alasan kesehatan," ungkap Kang Emil yang merupakan sapaan akrab Ridwan Kamil pada Selasa, 21 April 2020.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Barat itu kembali meminta para perantau asal Jabar menaati instruksi Presiden tersebut untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Bahkan, Kang Emil menilai kegiatan silahturahmi lebih baik ditunda karena mencegah penyakit mematikan lebih tidak bisa ditunda. Terlebih, Pemprov Jabar juga sudah menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi para perantau yang terdampak Covid-19.
Baca Juga: PSBB Bandung Raya Berlaku, Industri yang Beroperasi Wajib Miliki Sertifikat Bebas Covid-19
"Silaturahmi baik, tetapi mencegah penyakit lebih baik. Silaturahmi bisa ditunda, tetapi mencegah penyakit yang membawa kematian tidak bisa ditunda," katanya.
Dalam pandangan Ridwan Kamil, kebijakan Presiden melarang mudik sudah sejalan dengan keinginan Pemprov Jabar. Pasalnya, mudik sudah terbukti sebagai pemicu peningkatan jumlah warga yang terinfeksi Covid-19.
"Di Kabupaten Ciamis korban mudik, di Kabupaten Cianjur korban mudik, di Kabupaten Sumedang kepala desa tidak ke mana-mana positif Covid-19 korban mudik, data menunjukkan itu.
Baca Juga: Cek Fakta: Hoaks Foto Anies Bermain Bola dengan Anaknya saat Pemerintah Sibuk Lawan Corona
"Oleh karena itu, saya mengapresiasi ketegasan Bapak Presiden, insyaallah, kami bisa mengendalikan," jelasnya dalam pernyataan yang dilansir dari situs resmi Pemprov Jabar pada 22 April 2020
Sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jabar segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat pintu-pintu masuk bagi pendatang.
“Pintu-pintu yang di PSBB juga pasti diperketat, orang tidak boleh masuk kalau tujuannya tidak urgensi. Jadi, kegiatan yang bolak-balik secara sosial pasti itu tidak akan tembus di wilayah-wilayah yang di-PSBB-kan,” pungkasnya.***