Alat CT Scan di RSUD Kota Tasikmalaya Alami Kerusakan, DPRD Minta Cepat Diperbaiki demi Kepentingan Pasien

23 Februari 2020, 18:02 WIB
PETUGAS mengantarkan jasad korban yang ditemukan di kolam warga Kampung Cibuyut, Kawalu ke RSUD Dokter Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Sabtu, 8 Februari 2020.* /Dokumentasi BPBD Kota Tasikmalaya/

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan berharap peralatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya bisa dioptimalkan dalam rangka melayani masyarakat.

"Kalau ada peralatan yang rusak, ya segera lakukan perbaikan. Biayanya bisa dari biaiaya  pemeliharaan. Atau kalau tidak ada atau tidak memadai tolong usulkan ke wali kota.

"Alasannya apakah sangat urgen untuk kepentingan melayani masyarakat atau bagaimana silakan jelaskan," ujar Ivan Dicksan.

Baca Juga: Tejadi Ledakan Api Dahsyat di Kota Wuhan, Pemerintah Tingkok Sengaja Sembunyikan Fakta Terkait Virus Corona, Benarkah?

Irvan menyatakan terkait belum optimalnya penggunaan Computed Tomography Scan (CT Scan) di RSUD Kota Tasikmalaya yang kini kondisinya tidak bisa digunakan alias rusak.

Menurutnya, anggaran pemeliharaan peralatan di RSUD itu transitoris. Dengan kata lain dikelola dan digunakan langsung oleh RSUD sendiri.

"Hanya saja memang kemarin target pendapatan RSUD itu hanya 80 miliaran lebih atau hanya penuhi target sebesar 80 persenan.

Baca Juga: Putus Rantai Penyebaran Nyamuk DBD, Anggota TNI Lakukan Fogging ke Perkampungan Warga

"Hal itu salahsatunya dampak dari aturan rujukan berjenjang oleh BLJS yang menjadikan RSUD kekurangan pasien," terang Ivan.

Untuk itu lanjut Ivan, guna menyehatkan posisi keuangan RSUD, pihaknya akan mendorong RSUD agar melakukan efesiensi termasuk rekrutmen pegawai mulai dibatasi.

"Untuk pemenuhan kebutuhannya lebih baik dari PNS sehingga beban berkurang. Beda dengan menggunakan tenaga kontrak yang dibiayai langsung RSUD," lanjutnya.

Baca Juga: Viral Wanita Pengikut ISIS dengan Bangga Tunjukkan Kepala Hasil Penggalannya, Tapi Faktanya Berbeda

Apalagi kata Ivan, formasi CPNS tahun ini banyak formasi untuk RSUD.

"Kemudian kita juga dorong terus rumah sakit tipe D Purbaratu dan Kawalu. Intinya efesiensi harus dilakukan RSUD salah satunya agar anggaran yang ada tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai namun bisa difungsikan untuk keperluan lain salah satunya pemeliharaan peralatan rumah sakit," tambah Ivan.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya mempertanyakan pelayanan di RSUD Kota Tasikmalaya terkait banyaknya pengaduan masyarakat yang salah satunya terkait belum optimal penggunaan Computed Tomography Scan (CT Scan) di RSUD Kota Tasikmalaya.

Baca Juga: Pegawai SPBU Berhijab Dipaksa Mengenakan Atribut Natal Usai Terpilihnya Ahok jadi Komisaris Pertamina, Simak Fakta Sebenarnya

Atas kondisi tersebut,K etua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan, pemerintah harus bisa menganggarkan biaya pemeliharaan peralatan medis di RSUD.

"Bukan karena biaya atau apanya, yang terpenting atas rusaknya alat medis di rumah sakit khususnya perangkat CT Scan.

"Kasian pasien diribetkan harus bolak-balik ke rumah sakit lain, gegara untuk CT Scan saja harus keluar dan harus ke rumah sakit swasta," katanya.

Baca Juga: Demi Menjadi Warga yang Tertib Lalu Lintas, Simak Jadwal SIM Keliling dari Polrestabes Bandung

Selain itu kata Dede, disayangkan juga akibat kerusakan peralatan medis tersebut, pelayanan RSUD tidak menjadi potensi keuangan karena layanan tersebut ditangani swasta.

"Kasian pasien juga, kalau perangkat CT Scan tidak rusak, pasien tidak perlu merogoh kocek karena memeriksa di rumah sakit bisa di-cover BPJS Kesehatan. Kalau keluar rumah sakit, otomatis bayar pasien harus bayar lagi,” ujarnya.

Dede menyangangkan terkait pelayanan rumah sakit yang tidak bisa paripurna, ketika peralatan medis yang ada tidak bisa dioperasikan.

Baca Juga: Akibat Hujan Deras, Sungai Citanduy Meluap dan Akibatkan Banjir di Ponpes Suryalaya Tasikmalaya

"Kita minta RSUD segera perbaiki itu, sayangkan jika perangkat CT Scan yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017 senilai Rp 13 miliaran jika tidak bisa digunakan," tegas Dede.**"

Editor: Tyas Siti Gantina

Tags

Terkini

Terpopuler