PIKIRAN RAKYAT - Siaga bencana terus ditingkatkan Pemerintah Jawa Barat. Upaya ini dibuktikan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Atmaja dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Bencana di Jawa Barat.
Rakor tersebut berlangsung di Kantor Bappeda Jabar yang bertempat di Jalan Juanda, Kota Bandung pada Minggu, 01 Maret 2020.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri perangkat daerah terkait ini bertujuan meningkatkan koordinasi pengendalian bencana meliputi gambaran, progres, dan antisipasi.
Selain itu, rakor ini menyiapkan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax.
Adapun rakor ini membahas tujuh hal, yakni: Kondisi bencana saat ini, kondisi logistik, SOP Krisis, sistem Informasi dan media, penyelesain jangka menengah; (6) penyelesaian jangka panjang, dan infografis.
Setiawan mengatakan bahwa rakor ini diperlukan agar sinergitas OPD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jabar dapat menjadi leading sector yang melakukan respons cepat tanggap darurat bencana tanpa berbenturan tugas satu sama lain.
"Sistem (pengendalian bencana) harus diperbaiki. Pertama, kita lihat bagaimana pola koordinasi di lapangan bisa lebih disempurnakan.
"Kedua, tadi kami sudah berbagi tugas, siapa berbuat apa di masing-masing hal yang dibahas dalam agenda rapat, salah satunya kita coba pola sistem informasi notifikasi bagi daerah terdampak.
"Hasil rakor kali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur (Ridwan Kamil, red.)," ucap Setiawan.
Baca Juga: Masa Tanggap Darurat Berakhir Besok, Keluarga Korban Longsor Mengaku Ikhlas
Dalam rakor tersebut, Setiawan juga memberikan arahan dan masukan kepada perangkat daerah yang hadir, mulai dari dorongan kepada BPBD Jabar dan Dinas Sosial Jabar serta Jabar Quick Response.
Perangkat daerah tersebut ditujukan untuk cepat meng-update informasi di sosial media, hingga permintaan menyosialisasikan otonomi daerah berkaitan tugas gubernur tidak sama dengan bupati/wali kota untuk penanganan bencana.
"Yang pasti saat terjadi bencana, BPBD harus paling terdepan, harus proaktif. Selama ini sudah berjalan baik, tapi ada beberapa hal yang diminta lebih proaktif.
Baca Juga: Geger, Azab Anak Durhaka di Bogor Dikutuk Jadi Buaya dengan Kaki Sapi, Cek Fakta Selengkapnya
"Hal-hal seperti itu harus dibuat dalam SOP yang lebih clear (jelas). Saya pikir Pergub (peraturan gubernur) juga sudah memadai, karena itu SOP internal kita yang disepakati bersama," tuturnya.
Setiawan juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan pusat dalam penanganan bencana.
"Karena bicara banjir ini 'kan bicara hulu dan hilir, mulai dari konservasi hingga pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Menjadi Mualaf, Ayana Moon Persembahkan Buku “Ayana Journey to Islam”
Sementara, berdasarkan laporan BPBD Jabar, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini rawan terhadap bencana gunung api aktif, gempa bumi, banjir, pergerakan tanah (longsor).
Selain itu, ada pula tsunami, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran pemukiman, angin puting beliung, kegagalan teknologi seperti kecelakaan pesawat, serta kejadian luar biasa seperti demam berdarah.
Berdasarkan hasil rekapitulasi bencana selama 2014-2019 yang dicatat BPBD Jabar menunjukkan ada 7.396 kejadian bencana.
Baca Juga: 4 Alasan Drama Korea Itaewon Class Jadi Suguhan Tontonan Apik
Jumlah paling banyak terjadi pada 2019 dengan 2.057 kejadian bencana yang mayoritas adalah tanah longsor dengan 625 kejadian dan angin puting beliung dengan 489 kejadian. Sedangkan, bencana banjir terjadi 164 kali pada tahun lalu.
Meskipun sejak awal 2020 hingga Februari, BPBD Jabar hanya mencatat 57 kali kejadian bencana banjir dan 158 bencana longsor.
Pun begitu terkait banjir, Stasiun Geofisika Bandung melaporkan bahwa puncak musim hujan di Jabar sudah terlewati sehingga curah hujan berkurang dan bersiap menyambut musim kemarau mulai Mei mendatang.
Namun demikian, semua pihak masih harus mewaspadai potensi yang menyimpang dari pola, seperti dicontohkan pada 24 Februari lalu saat hujan sangat ekstrem sebesar 246 mm terjadi di Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang yang menyebabkan banjir di Pantura Subang.***