Network
PR TASIKMALAYA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana untuk segera menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menyerukan sanksi pada pejabat Tiongkok yang dinilai bertanggung jawab atas penindasan Muslim Uighur.
Hal itu diungkapkan oleh seorang sumber Reuters yang akrab dengan masalah tersebut. Sayangnya, dia tidak menyebutkan kapan kerangka waktu untuk penandatanganan UU tersebut.
RUU yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Senat dengan dukungan bipartisan bulan lalu, menyerukan sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas penindasan kaum Uighur dan kelompok Muslim lainnya di provinsi Xinjiang Tiongkok.
Baca Juga: Picu Pro dan Kontra, Pengunjuk Rasa Anti Rasisme di Inggris Robohkan Patung Pedagang Budak
Ini merupakan wilayah di mana PBB memperkirakan lebih dari satu juta Muslim telah ditahan di dalam kamp.
Kedutaan besar Tiongkok di Washington mengulangi pernyataan sebelumnya yang mencatat bahwa RUU tersebut secara terang-terangan menunjukkan tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi Tiongkok dan secara serius mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, yang sangat disesalkan negara Tirai Bambu tersebut dan akan melawan dengan tegas.
"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, berhenti menggunakan isu-isu terkait Xinjiang untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok dan menahan diri untuk melangkah lebih jauh ke jalan yang salah," kata kedutaan.
Baca Juga: Pengedar dan Pemakai Narkoba Jenis Sabu yang Dibekuk Polisi dari Vila Mewah Merupakan Pasutri
Kemajuan rancangan undang-undang tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing mengenai asal-usul pandemi virus corona dan upaya Tiongkok untuk mengekang kebebasan Hong Kong melalui undang-undang keamanan nasional yang baru.
Tiongkok membantah bahwa pihaknya salah dalam menangani wabah dan mengatakan Amerika Serikat harus berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan Tiongkok.
Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia tidak mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping secara pribadi atas dorongan Beijing untuk memberlakukan undang-undang di Hong Kong.
Baca Juga: Petugas Berhasil Sita Narkoba Jenis Sabu dari Sebuah Vila Mewah di Kota Tasikmalaya
Tetapi presiden AS dari Partai Republik tersebut baru-baru ini memerintahkan pemerintahannya untuk mulai menghilangkan perlakuan khusus AS untuk Hong Kong untuk menghukum Tiongkok.
Tak hanya itu, Trump juga mengatakan, Washington akan menjatuhkan sanksi pada individu-individu yang dianggap bertanggung jawab atas pembekapan kebebasan Hong Kong.
Undang-undang Uighur, yang diusulkan oleh Senator Republik Marco Rubio, menuding sekretaris Partai Komunis Xinjiang, Chen Quanguo, yang merupakan anggota Politbiro kuat di Tiongkok, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur.***
