Network
PR TASIKMALAYA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mendapatkan penurunan anggaran yang semula pada pagu 2020 sebesar Rp75,702 triliun menjadi Rp70,718 triliun.
Sehingga, dengana adanya perubahan anggaran tersebut, menjadikan Kemendikbud harus beradaptasi dengan pos anggaran baru.
Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Syaiful Huda menginginkan Kemendikbud untuk memberi penjelasan perubahan program kerja akibat perubahan anggaran dalam APBN 2020 tersebut.
Baca Juga: Salahkan Gubernur DKI Jakarta Soal Pesta Pernikahan Anak HRS, Mahfud MD Akui Telah Tegur Anies
Baca Juga: Covid-19 Meningkat Secara Signifikan dalam Sepekan, Mahfud MD Singgung HRS dan Anies Baswedan
Hal ini juga bagian dari pengawasan yang dilakukan Komisi X DPR.
"Pagu defenitif anggaran tahun 2020 Kemendikbud RI mengalami perubahan dan penyesuaian," ujarnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dalam laman DPR pada Senin 16 November 2020.
"Pagu definitif tahun anggaran 2020 Kemendikbud RI semula Rp75,702 triliun. Setelah ada penyesuaian sebesar Rp4,984 triliun, maka menjadi Rp70,718 triliun," sambungnya.
Baca Juga: Status Bantuan Pemerintah Belum Jelas, PMN Tahun Depan Berencana Berik Modal Lebih dari Rp850 Miliar
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Ridwan Kamil Ajukan Pinjaman Rp1,750 Miliar kepada Bank Dunia?
Ia juga beranggap, terkait pemotongan anggaran yang signifikan tersebut, Kemendikbud RI harus beradaptasi dengan perubahan anggaran.
Syaiful juga mengapresiasi Kemendikbud yang telah melakukan pengadaan kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan tunjangan khusus guru yang menjadi bagian dari relaksasi selama pandemi Covid-19.
Selain itu ada juga program beasiswa unggulan untuk 200 orang dan bantuan siswa untuk 135 orang.
Baca Juga: 16 November Hari Toleransi Internasional, Berikut Ini Sejarah Singkatnya
Baca Juga: Kepercayaan Masyarakat pada Jokowi Menurun, Salah Satunya soal Penanganan Covid-19
Ia juga menyerukan agar ke depan Kemendikbud RI melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai Peta Jalan Pendidikan yang sudah disusun.
"Pembangunan pendidikan dibangun berdasarkan peta jalan pendidikan nasional. Ini bagian dari komitmen kami di Komisi X," ujarnya.***
