Network
Safrizal menambahkan, beberapa daerah telah menetapkan strategi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang meliputi adanya pencegahan adanya kerumunan berskala besar.
Berdasarkan instruksi tersebut, Mendagri mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menghargai kerja keras dan dedikasi bahwa nyawa para pejuang yang telah berguguran.
Seperti halnya para pejuang kesehatan diantaranya dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri, TNI, serta relawan dari berbagai kalangan masyarakat yang telah bekerja keras untuk mengatasi penyebaran Covid-19.
Baca Juga: 7 Benda yang Ternyata Bisa Dicuci di Mesin Cuci, Mulai Sepatu Kanvas hingga Mainan
Namun, keputusan Mendagri yang memiliki hak untuk mencopot jabatan kepala daerah akibat melakukan pelanggaran protokol kesehatan, disambut kontra oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Hidayat menegaskan, pencopotan gubernur harus berdasarkan logika hukum dan politik yang sahih dan kuat.
Tanggapan tersebut Hidayat Nur Wahid sampaikan melalui cuitan akun pribadinya @hnurwahid.
“Padahal agar jadi solusi & tak menambah kegaduhan, yg tak kondusif bagi usaha bersama atasi pandemic covid-19, harusnya semua tindakan pejabat apalagi Menteri dg ancaman mencopot Gubernur hasil pilihan Rakyat, harus benar2 berdasarkan logika hukum dan politik yg sahih dan kuat” tulisnya.
Baca Juga: Gal Gadot Ungkap Bahagia Soal Film Terbarunya, Patty Jenkins: Dia Adalah Wonder Woman Sejati
Tanggapan pun datang dari warganet atas cuitan Hidayat Nur Wahid tersebut.
